Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji yang Diajukan kepada Presiden Jokowi

Kompas.com - 13/03/2017, 13:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menghadap Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Pansel melaporkan hasil seleksi calon anggota BPKH untuk dipilih oleh Presiden Jokowi.

Berikut calon anggita BPKH yang dilaporkan kepada Presiden Jokowi :
1. Bidang Risk Management: Ajar Susanto dan Andi Bukhori
2. Bidang Pengelolaan ESDM: Ahmad Zaki dan Rahmad Hidayat
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan: Anggito Abimanyu dan Doni Nuryawan
4. Bidang Arah Investasi: Beni Wicaksana dan Teuku Umar Laksamana
5. Bidang Pengelolaan Keuangan: Acep Riyana Jaya Prawira dan Agus Sabarudin
6. Bidang Operasional: Iskandar Zulkarnain dan Hendiarto
7. Bidang Hukum: Muhammad Yasin dan Huriah L. Islami.

"14 orang calon anggota ini yang akan segera dipilih dan ditetapkan Bapak Presiden menjadi jumlah tujuh orang saja," ujar Ketua Pansel Mulya Effendy Siregar, seusai bertemu Presiden.

Tidak hanya calon anggota BPKH, Pansel juga mengajukan 10 orang calon Dewan Pengawas BPKH.

Kesepuluh calon itu, yakni:
1. Pengawas Syariah: Marsudi Suhud dan Oni Syahroni
2. Pengawas Pengelolaan Keuangan: Ani Setyoningrum, Dini Indiano, Agus Muhammad Tohor dan Suhaji Fauzi
3. Pengawas Umum: Abdul Hamid Padu, Ahyar Adnan, Prayudo Mulyo dan Yuslan Fauzi.

"Ini juga kami sampaikan ke Presiden dan diteruskan ke DPR RI untuk ditetapkan dewan pengawasn dengan jumlah lima orang," ujar Mulya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com