MK Tetapkan Hakim "Ad Hoc" Bisa Kembali Dipilih Tiap 5 Tahun, tetapi..

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa seorang hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial (PHI) bisa kembali diangkat setiap lima tahun.

Mereka bisa menjabat lagi sebelum berusia 62 tahun untuk hakim ad hoc pada pengadilan negeri dan 67 tahun untuk hakim ad hoc pada Mahkamah Agung.

Keputusan ini disampaikan majelis MK dalam sidang putusan uji materi nomor 49/PUU-XIV/2016 yang digelar Selasa (21/2/2017).

“Masa tugas Hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap lima tahun," kata Ketua MK Arief Hidayat dalam persidangan.

Ketentuan ini mengubah peraturan sebelumnya pada Pasal 67 ayat 2 UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi, "Masa tugas Hakim Ad-Hoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan".

Pasal itu mengatur bahwa hakim ad hoc hanya boleh menjabat dua periode. 

Namun demikian, MK memutuskan, syarat seseorang dapat kembali menjabat sebagai hakim ad hoc PHI diperlukan rekomendasi dari pihak-pihak terkait, seperti Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan atau Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga pengusul yang prosesnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku” kata Arief.

Meskipun seorang hakim ad hoc PHI telah mendapat rekomendasi untuk kembali diangkat, namun itu bukan berarti meningkatkan kans untuk terpilih pada saat mengikuti proses seleksi. 

Dalam permohonan uji materi yang disampaikan ke MK, pemohon menilai ketentuan dapat diangkat hanya dua periode itu menimbulkan masalah, khususnya berkaitan dengan keberlanjutan penyelesaian perkara.

Selain itu, ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian karir sebagai hakim pengadilan hubungan industrial.

Padahal, pola rekrutmen yang harus dilewati sangat ketat dan selektif, bahkan melibatkan presiden dengan keputusan presiden untuk penetapannya dan juga peran Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai badan pengawas.

Pertimbangan MK

Dalam petimbangannya, MK menilai, keberadaan hakim ad hoc tidak dapat dipisahkan dengan sistem peradilan di Indonesia.

Hakim ad hoc diadakan untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman di dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang keberadaannya berada dalam peradilan yang bersifat khusus, misalnya pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan.

Oleh karena itu demi memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, MK berpendapat sedianya jabatan tersebut diemban oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan profesionalisme yang telah teruji dan memenuhi syarat untuk dicalonkan kembali sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial.