Pemuda Muhammadiyah Minta Pemerintah Sikapi Tegas Arogansi Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar menyesalkan, arogansi sikap PT Freeport Indonesia yang menolak perubahan status operasi dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Ia berharap, pemerintah mengambil sikap tegas untuk menghadapi arogansi tersebut.

"Saya berharap, Presiden melalui Menteri ESDM Ignasius Jonan tidak kalah dan mengalah dengan arogansi PT FI kali ini. Publik pasti mendukung penuh upaya mengembalikan sumber daya alam Indonesia sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia," kata Dahnil dalam keterangan tertulis, Senin (20/2/2017).

Menurut dia, pemerintah selama ini terkesan kalah dan menyerah apabila terjadi persoalan terkait alih status Kontrak Karya menjadi IUPK.

(Baca: Puluhan Pekerja Asing Mulai Tinggalkan Freeport)

Bahkan, upaya hilirisasi yang telah diundangkan melalui UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum sepenuhnya dijalankan oleh para pemegang Kontrak Karya.

"Sayangnya, pemerintah selama ini terang kalah, mengalah dengan dikalahkan dengan arogansi korporasi super besar seperti PT FI. Sementara, SDA kita dan hak hidup masa depan anak cucu kita sudah dieksploitasi besar-besaran oleh Amerika," ujar dia.

Ia menambahkan, pemerintah perlu menghentikan perspektif ekonomi yang hobi mengeksploitasi SDA namun lupa memikirkan masa depan. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat menunjukkan ketegasannya kali ini.

"Pemerintah harus menunjukkan bahwa kita adalah negara berdaulat, dan upaya hilirisasi terhadap pengelolaan SDA harus betul-betul dilakukan," ucap Dahnil.