Polri Deteksi Ada Ajakan Berbau Provokatif pada Aksi 21 Februari

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya menerima informasi adanya ajakan-ajakan provokatif untuk melakukan kekacauan pada aksi 21 Februari 2017.

Rencananya, aksi tersebut akan dilakukan di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Aksi tersebut masih terkait Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Kami deteksi adanya kegiatan yang mengarah pada provokatif, pada hal-hal yang menuju sebuah kondisi anarkistis," ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/2/2017).

(Baca: Aksi 21 Februari Menurut Rencana Dihadiri 10.000 Orang)

Boy mengatakan, informasi tersebut didapatkan dari intelijen kepolisian. Selain itu, ajakan provokatif diketahui beredar pula di media sosial.

Boy menekankan kepada masyarakat untuk tidak terpancing dengan informasi sumir di dunia maya.

"Dalam hal terbitnya berbagai informasi konten provokatif di medsos, kami harap masyarakat tidak terprovokasi dengan info yang belum tentu benar," kata Boy.

(Baca: Ada Demo soal Ahok, Fadli Zon Minta Pengunjuk Rasa Tak Masuk DPR)

Oleh karena itu, kepolisian berkali-kali mengingatkan masyarakat yang mengikuti aksi agar melakukannya sesuai koridor hukum. Ada undang-undang yang mengatur cara penyampaian pendapat di muka umum.

Polisi mengantisipasi agar aksi yang diklaim sebagai aksi damai tidak diwarnai dengan kekerasan.

Karena dilakukan di gedung parlemen, koordinator aksi diminta mempersiapkan perwakilan untuk bertemu anggota Dewan dan menyampaikan aspirasinya.

"Jadi, siapkan dengan baik perwakilan jika diminta untuk hadir. Lembaga legislatif itu punya kita," kata Boy.

Polri telah mempersiapkan personel yang cukup, dibantu prajurit TNI untuk mengamankan gedung DPR/MPR RI dan sekitarnya, termasuk mengantisipasi pengalihan arus lalu lintas jika diperlukan.

Boy menegaskan bahwa aksi harus diakhiri selambat-lambatnya pukul 18.00 WIB.