Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Presiden Enggak Bisa Diatur, Jadi Enggak Ada yang Bisa Larang

Kompas.com - 03/02/2017, 19:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, Presiden Joko Widodo merupakan sosok orang yang tidak mau diatur-atur.

Pernyataan tersebut merespons pernyataan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan, ada tiga orang di lingkar Jokowi yang melarang Presiden bertemu SBY.

"Presiden itu, satu yang mau saya bilang ke Anda-Anda, enggak bisa diatur-atur. Jadi enggak adalah yang bisa melarang-larang Presiden (bertemu SBY)," ujar Luhut di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

"Orang itu sering salah melihat. Salah mempersepsikan, Presiden itu seolah-olah bisa diatur-atur sama si Badu, si Polan, Enggak pernah begitu," kata dia.

Jokowi, menurut Luhut, memang merupakan seorang pendengar yang baik. Jokowi selalu mendengarkan masukan dari kiri dan kanannya.

Namun, soal apa yang akan diputuskan nanti, hal itu murni keluar dari kajian dan pertimbangannya sendiri.

"Presiden selalu menerima pendapat, iyes. Beliau dengerin, beliau pelajari. Tapi beliau juga yang putusin sendiri," ujar Luhut.

Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat mengatakan, ada pihak yang melarang Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengannya.

Pihak tersebut, kata SBY, adalah orang-orang yang berada di lingkaran Presiden.

"Konon, beliau (Jokowi) ingin bertemu dengan saya, tapi dilarang oleh dua atau tiga orang di sekitar beliau untuk bertemu saya. Hebat juga dua-tiga orang itu bisa melarang Presiden bertemu sahabatnya," kata SBY dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu (1/2/2017).

(Baca: SBY: Ada yang Larang Presiden Jokowi Bertemu Saya)

SBY memendam keinginannya untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. SBY ingin bertemu Jokowi untuk mengklarifikasi segala hal yang dikaitkan dengannya.

SBY merasa dituduh menggerakkan dan mendanai aksi damai pada 4 November 2016, tudingan terkait upaya makar, dan sejumlah tuduhan lainnya.

"Sayang sekali, saya belum ada kesempatan bertemu Presiden Jokowi. Kalau bertemu, saya ingin bicara blakblakan, siapa yang menyampaikan informasi dan intelijen kepada beliau kalau saya mendanai 411, dan lain-lain," ujar SBY.

"Saya ingin melakukan klarifikasi secara baik, dengan tujuan dan niat yang baik, agar tidak menyimpan praduga atau saling curiga," ucapnya.

(Baca juga: Gayung SBY yang Tak Bersambut...)

Kompas TV SBY Keluhkan Hoax, Ini Respons Presiden Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com