Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Hak Saya Sudah Diinjak-injak

Kompas.com - 01/02/2017, 17:40 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yuhdoyono merasa privasinya sudah diganggu dengan adanya bukti percakapan dia dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin.

Dia merasa disadap, meski memiliki pengamanan begitu ketat dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

"Saya hanya mohon keadilan, tidak lebih dari itu. Karena hak saya sudah diinjak-injak dan privasi saya yang dijamin telah dibatalkan dengan cara disadap dengan cara tidak legal," ujar SBY dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (1/2/2017).

SBY sengaja menggelar jumpa pers siang ini untuk menyikapi tudingan yang disampaikan Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kuasa hukumnya dalam persidangan kasus penistaan agama kemarin.

Baca: SBY: Saya Mau Blakblakan kepada Pak Jokowi...

Saat itu, kubu Ahok bertanya kepada Ketua MUI Ma'ruf Amin yang menjadi saksi soal adanya perintah SBY di balik fatwa penista agama. Kubu Ahok mengklaim memiliki bukti percakapan SBY dan Ma'ruf Amin.

Terkait percakapan itu, SBY sudah mengakuinya. Namun, dia menyangkal percakapannya dengan Ma'ruf terkait dengan kasus yang menjerat Ahok.

SBY mengaku mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Dia menerima pesan singkat bernada keras hingga marah. Namun demikian, dia meminta agar semua pihak bisa menahan diri.

"Saya berharap karena saya sudah sampaikan seperti ini baik-baik dengan tujuan baik, maka teman-teman para pendukung harap sabar dan tegar. Tolong bisa tahan diri. Insyallah, ada titik air keadilan," ucap SBY.

Dalam kesempatan terpisah, Humprey Djemat, salah seorang kuasa hukum terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mempertanyakan pernyataan SBY yang merasa disadap.

Humprey mengatakan, selama persidangan pada Selasa (1/2/2017) kemarin, dia tak ada sama sekali menyebut kata "rekaman".

"Jadi jangan mengambil kesimpulan sendiri. Memang kita bilang rekaman? Kan tidak ada. Kenapa dibilang rekaman," kata Djemat saat ditemui di kawasan Jalan Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017).

Baca juga: Kata Ahok, Telepon antara SBY-Ketua MUI Diketahui dari Media

Kompas TV Sidang ke-8 Kasus Penodaan Agama Hadirkan Ketua MUI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com