Proses Seleksi Hakim MK di Era Jokowi Diharapkan Lebih Baik - Kompas.com

Proses Seleksi Hakim MK di Era Jokowi Diharapkan Lebih Baik

Fabian Januarius Kuwado
Kompas.com - 01/02/2017, 14:14 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRIL Mantan hakim konstitusi Harjono

JAKARTA, KOMPAS.COM - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dalam membentuk tim (timsel) seleksi hakim MK pengganti Patrialis Akbar.

Ia berharap, rangkaian proses itu menghasilkan hakim MK yang bersih dari korupsi.

"Diharapkan timsel itu bisa mencarikan orang-orang yang benar-benar negarawan. Jangan sampai terlilit di dalam kasus-kasus seperti Patrialis lagi," ujar Haryono saat ditemui di Kompleks Istana Presiden, Rabu (1/2/20017) siang.

Harjono menambahkan, terjeratnya seorang hakim MK dalam kasus korupsi, memang sedikit banyak disebabkan oleh proses rekrutmen hakim yang tidak mengedepankan prinsip keterbukaan.

(Baca: Presiden Akan Tunjuk Sosok Berintegritas dalam Pansel Hakim MK)

"Dalam rekrutmen (hakim MK), ada persyaratan, misalnya tentang keterbukaan dan sebagainya. Yang kemudian Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) kepada Pak Patrialis, agak berbeda," ujar Harjono.

Harjono sempat mendengar dari staf SBY kala itu bahwa proses rekrutmen Patrialis sebenarnya telah dilakukan.

Namun, Harjono mengaku, tidak pernah melihat secara terbuka proses yang dimaksud itu.

"Kalau ada tes-tes secara terbuka, kita tidak pernah dengar," ujar dia.

Diberitakan, KPK menangkap Patrialis di pusat perbelanjaan di bilangan Jakarta Pusat Rabu (25/1/2017).

Patrialis diduga menerima suap senilai 20.000 dollar AS dan 200.000 dollar Singapura, atau sekitar Rp 2,15 miliar.

Suap diduga diberikan oleh pengusaha impor daging bernama Basuki Hariman. Uang suap diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.

(Baca: Istana: Pengalaman Penunjukan Pak Patrialis Jangan Terulang Kembali)

Perkara gugatan yang dimaksud yakni, uji materi nomor 129/puu/XII/2015.

Pengujian tersebut terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Presiden saat ini masih menunggu surat permohonan pemberhentian Patrialis dari MK. Seiring dengan itu, Presiden menggodok nama timsel hakim MK penggati Patrialis.

"Yang paling utama (sosok timsel) adalah sosok berintegritas. Pansel itu harus terdiri dari orang yang berintegritas," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1/2017).

Kedua, sosok pansel Hakim MK juga harus berasal dari tokoh masyarakat.

Kompas TV Kasus Suap Hakim MK

 

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisFabian Januarius Kuwado
EditorKrisiandi
Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM