Wiranto Minta Pejabat Daerah Tak Berlagak seperti "Pembesar"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sempat melontarkan kritik saat Rapat Koordinasi Pilkada Serentak 2017 Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

Di hadapan perwakilan pemda dari 101 daerah yang hadir, Wiranto mengkritik beberapa pejabat daerah yang sering berperilaku sebagai "pembesar" ketimbang menjadi pengayom masyarakat.

"Saudara-saudara itu pemimpin, bukan pembesar. Itu beda. Pembesar lebih dekat dengan istilah seorang raja. Kalau pemimpin dekat dengan rakyat, menjadi pamong bagi masyarakat," ujar Wiranto.

Wiranto menuturkan, jika pejabat daerah cenderung bertingkah seperti seorang pembesar, maka bisa dipastikan pejabat tersebut hanya berorientasi pada kekuasaan.

Sedangkan, kata Wiranto, pemerintah pusat menginginkan pemda memiliki kedekatan dengan masyarakat agar mudah menyerap aspirasi yang muncul.

"Kalau sudah jadi pembesar berarti orientasinya kekuasaan, menyedot sumber daya. Rakyat dikuasai," kata Wiranto.

Wiranto juga sempat mengingatkan bahwa pejabat daerah harus bersikap netral saat penyelenggaraan pilkada serentak.

Menurut dia, jika pegawai pemda menunjukkan dukungan secara jelas kepada salah satu pasangan calon kepala daerah, maka hal itu akan berpotensi mengacaukan situasi.

"Birokrat sebaiknya jangan terlibat dengan politik karena akan mengacaukan keadaan," tutur Wiranto.

"Pilkada ini sukses kalau tidak ada politik uang, netralitas dan keamanan terjaga, masyarakat ikut berpartisipasi saat pemilihan. Maka PNS, TNI dan Polri harus netral," kata dia.

Pada kesempatan yang sama Wiranto meminta aparat keamanan bertindak tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu penyelenggaraan Pilkada serentak.

Selain itu, dia juga meminta pihak penyelenggara pemilu mewaspadai para pendukung calon kepala daerah yang saling serang, menyebar fitnah dan kabar palsu yang dinilai dapat mengganggu proses pemilu.

"Saya minta kepada aparat kepolisian menindak tegas dan tertibkan ormas-ormas yang mengganggu proses Pilkada," ujar Wiranto.

Dalam rapat koordinasi itu hadir Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), unsur TNI-Polri dan unsur pemerintah di 101 daerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, rapat koordinasi tersebut diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dengan berbagai pihak terkait persiapan penyelenggaraan pilkada serentak pada Rabu 15 Februari 2017 mendatang.