Wiranto: Tertibkan Ormas yang Mengganggu Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta aparat keamanan bertindak tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu penyelenggaraan Pilkada serentak di 101 daerah pada 15 Februari mendatang.

Hal tersebut dia ungkapkan saat memberi pengarahan pada rapat koordinasi Pilkada serentak 2017 Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

"Saya minta kepada aparat kepolisian menindak tegas dan tertibkan ormas-ormas yang mengganggu proses Pilkada," ujar Wiranto.

Wiranto menuturkan, kesuksesan penyelenggaraan pilkada merupakan tolok ukur sejauh mana sebuah negara bisa menjalankan proses demokrasi secara baik. Pilkada, kata Wiranto, menjadi satu simbol proses demokrasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Baca: 71.000 Polisi Siap Amankan Pilkada Serentak 2017)

Oleh sebab itu, dia berharap seluruh pemangku kepentingan berperan dalam menjaga penyelenggaraan Pilkada.

"Tentu kita harus tahu urgensi pilkada. Pilkada merupakan satu simbol proses demokrasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Mengapa? Dalam demokrasi, wilayah politik menjadi dominan dalam mem-backup demokrasi. Dengan demikian, pemilu menjadi tolak ukur apakah negara bisa menjalankan demokrasi," ungkapnya.

Selain itu, dia juga meminta pihak penyelenggara pemilu mewaspadai para pendukung calon kepala daerah yang saling serang, menyebar fitnah, dan kabar palsu yang dapat mengganggu proses pemilu.

(Baca:  Mendagri Sebut Pilkada Serentak 2017 Seolah Terfokus pada DKI Jakarta)

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya untuk mengantisipasi konflik yang muncul menjelang pilkada.

Dia menuturkan, kondisi masyarakat yang terpolarisasi karena mendukung calon kepala daerah masing-masing berpotensi menimbulkan konflik.

"Di Aceh dan Papua Barat ada peristiwa penembakan. Kemudian dinamika di Jakarta ini juga cukup keras. Sekarang yang penting bagaimana mengelola potensi konflik dengan baik," ujar Tito.

Dalam rapat koordinasi itu hadir, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), unsur TNI-Polri dan unsur pemerintah di 101 daerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, rapat koordinasi tersebut diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dengan berbagai pihak.