Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kicauan Fahri Hamzah, MKD Akan Tindak Lanjuti jika Ada Laporan

Kompas.com - 25/01/2017, 12:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sarifuddin Sudding mengatakan, MKD belum menerima laporan terkait kicauan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang dianggap menghina TKI.

Pernyataan Sudding merespons permintaan dari kelompok TKI di Hongkong yang menginginkan MKD mengevaluasi kinerja Fahri. Mereka bahkan meminta MKD mempertimbangkan untuk mencopot Fahri dari jabatannya saat ini.

"MKD itu merespons ketika ada laporan masuk dan ketika itu sudah diberitakan secara masif. Sampai saat ini, itu belum ada," kata Sudding saat dihubungi, Rabu (25/1/2017).

Menurut Sudding, MKD mengikuti mekanisme sesuai tata acara dan tata tertib MKD. MKD akan menindaklanjuti ketika ada laporan masuk dari masyarakat ke MKD.

Namun, sebagai pejabat publik, Fahri idealnya memperhatikan tutur katanya saat berbicara di depan publik meskipun dilontarkan lewat media sosial.

(Baca juga: Fahri Hamzah Hapus Kicauan soal TKI di Twitter, Ini Alasannya)

Sebisa mungkin, kata Sudding, pernyataannya tak melukai perasaan seseorang atau kelompok tertentu.

"Karena sebagai pejabat publik itu kan jadi panutan. Sedapat mungkin dalam bertutur kata, bersikap, dilakukan dengan cara-cara yang santun, sopan. Tidak melukai pihak-pihak tertentu," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Adapun kicauan Fahri pada akun Twitter resminya @Fahrihamzah, Selasa (24/1/2017) kemarin dianggap merendahkan profesi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Bahkan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri turut merespons kicauan Fahri tersebut.

(Baca: "Tweet" Fahri Hamzah yang Memancing Reaksi TKI hingga Menaker...)

Kompas TV Cuitan Fahri Hamzah "Anak Bangsa Babu" Tuai Kecaman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com