Jadi Kawasan Perbatasan, Maluku Utara Diakui Gubernur Minim Pengamanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba berharap rencana penyebaran prajurit TNI ke wilayah perbatasan negara segera diwujudkan oleh pemerintah pusat.

Kasuba mengatakan, sebagai negara kepulauan, pemerintah harus meningkatkan keamanan dan pengawasan di pulau-pulau terluar.

"Kami berharap pengamanan lebih baik karena negara kita ini terbuka sekali begitu luas sehingga perlu pengamanan lebih bagus di perbatasan," ujar Kasuba saat ditemui usai bertemu Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).

Sebagai salah satu wilayah terluar, lanjut dia, Maluku Utara memiliki 800 pulau yang berbatasan dengan sejumlah negara. Namun, pengawasan selama ini tidak begitu ketat.

Sementara itu, dia menilai sebaran prajurit TNI tidak merata dan terpusat hanya di Pulau Jawa.

"Maluku Utara saja 800 pulau. Sebagai pintu masuk itu terbuka sekali. Saya kira TNI harus menyebar, Maluku Utara harus jadi prioritas karena perbatasan," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah tengah meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan negara.

Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan menyebar penempatan Tentara Nasional Indonesia agar tidak berpusat di Pulau Jawa.

Menurut Wiranto, Indonesia memiliki daerah perbatasan terpanjang kedua setelah Kanada, yakni 99 ribu kilometer, namun minim penjagaan.

"Sepanjang 99.000 kilometer panjang daerah perbatasan itu minim penjagaan. Maka tugas baru TNI membangun sistem pertahanan. Caranya dengan memindahkan tentara yang berpusat di Pulau Jawa," ujar Wiranto.

(Baca: 99.000 Kilometer Kawasan Perbatasan RI Minim Penjagaan)

Lemahnya penjagaan di perbatasan, lanjut Wiranto, membuat persoalan seperti radikalisme, terorisme, separatisme, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan peredaran narkoba meningkat.

"Melihat ancaman saat ini maka perlu paradigma pertahanan dan keamanan baru," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui adanya kelemahan pengamanan di perbatasan.

Dia menyebut peredaran narkoba, senjata dan masuknya tenaga kerja asing ilegal kerap memanfaatkan lemahnya penjagaan perbatasan.

"Kuncinya kan pertahanan negara di perbatasan. Jangan sampai narkoba lolos, WNA masuk tanpa kontrol. Banyak jalan tikus di perbatasan untuk peredaran narkoba dan senjata," ujar Tjahjo.

(Baca juga: Lemahnya Pengawasan Wilayah Perbatasan Jadi Perhatian Pemerintah)