Lemahnya Pengawasan Wilayah Perbatasan Jadi Perhatian Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai negara yang di dalamnya terdapat sekitar 17.504 pulau, Indonesia dinilai belum memiliki sistem pengawasan yang baik, khususnya di wilayah perbatasan.

Dalam rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017) kemarin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan pentingnya penguatan pengawasan di wilayah perbatasan.

Menurut Tjahjo, peredaran narkoba, senjata, dan masuknya tenaga kerja asing ilegal kerap memanfaatkan lemahnya penjagaan.

"Kuncinya kan pertahanan negara di perbatasan. Jangan sampai narkoba lolos, WNA (warga negara asing) masuk tanpa kontrol. Banyak jalan tikus di perbatasan untuk peredaran narkoba dan senjata," ujar Tjahjo.

Oleh karena itu, rencana pemerintah yang ingin membangun wilayah perbatasan guna meningkatkan taraf ekonomi warga di sana bisa jadi sia-sia jika tanpa diiringi kesiapan sistem pengawasan yang baik.

Minim penjagaan

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, perlunya pelibatan TNI dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Menurut Wiranto, Indonesia memiliki daerah perbatasan terpanjang kedua setelah Kanada, yakni 99.000 kilometer. Namun, kawasan perbatasan di Indonesia minim penjagaan.

"Maka tugas baru TNI membangun sistem pertahanan. Caranya dengan memindahkan tentara yang berpusat di Pulau Jawa," ujar Wiranto.

(Baca: 99.000 Kilometer Kawasan Perbatasan RI Minim Penjagaan)

Selain itu, pengiriman personel TNI ke daerah guna mengubah pola penyebaran tentara yang selama ini cenderung terpusat di Pulau Jawa.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie mengatakan, dari sisi infrastruktur dan peralatan, pihaknya sudah siap untuk melakukan penguatan pengawasan di daerah perbatasan.

"Masalah peralatan sudah siap, tinggal dicocokkan dengan jalur listrik dan TI-nya. Jika sudah terpasang akan dioperasikan," ujar Ronny.

Namun yang jadi persoalan, kata Ronny, hingga saat ini jumlah sumber daya manusia untuk meng-cover seluruh wilayah perbatasan belum terpenuhi.

Menurut dia, perlu sekitar 8.000 pegawai yang siap ditempatkan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

"SDM dari Ditjen Imigrasi belum sampai 8.000 se-Indonesia. Padahal kami harus melayani segala kebutuhan PLBN. Kalau menggunakan outsourcing bisa bermasalah terkait moratorium," kata dia.

Oleh karena itu, Ronny mengusulkan agar prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang akan pensiun diperbantukan sebagai pegawai PLBN.

"Solusinya bisa alih status prajurit TNI terkait usia pensiun. Saat ini kan hanya Letkol ke atas saja yang bisa alih status. Prajurit pangkat apapun yang akan pensiun di umur 53 tahun bisa ditawarkan alih status menjadi PNS," ujar Ronny.

(Baca: Ronny Sompie Usul Prajurit TNI yang Akan Pensiun Bantu Imigrasi di Wilayah Perbatasan)