Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

99.000 Kilometer Kawasan Perbatasan RI Minim Penjagaan

Kompas.com - 17/01/2017, 15:35 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah tengah meningkatkan kinerja sektor pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan negara.

Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan menyebar penempatan TNI agar tidak berpusat di Pulau Jawa.

Menurut Wiranto, Indonesia memiliki daerah perbatasan terpanjang kedua setelah Kanada, yakni 99.000 kilometer, tetapi minim penjagaan.

"Sepanjang 99.000 kilometer panjang daerah perbatasan itu minim penjagaan. Maka, tugas baru TNI membangun sistem pertahanan. Caranya dengan memindahkan tentara yang berpusat di Pulau Jawa," ujar Wiranto saat rapat koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).

(Baca: TNI Bakal Dilibatkan dalam Program Swasembada Pangan di Perbatasan)

Wiranto menuturkan, saat ini Indonesia menghadapi ancaman dalam berbagai bentuk yang umumnya berasal dari luar.

Lemahnya penjagaan di perbatasan akan membuat sejumlah persoalan meningkat, seperti radikalisme, terorisme, separatisme, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan, dan peredaran narkoba.

"Melihat ancaman saat ini maka perlu paradigma pertahanan dan keamanan baru," kata Wiranto.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui adanya kelemahan pengamanan di perbatasan.

Dia menyebut peredaran narkoba, senjata, dan masuknya tenaga kerja asing ilegal kerap memanfaatkan lemahnya penjagaan.

(Baca: Pasukan Batalyon 611/Awang Long Gantikan Jaga Wilayah Perbatasan)

"Kuncinya kan pertahanan negara di perbatasan. Jangan sampai narkoba lolos, WNA masuk tanpa kontrol. Banyak jalan tikus di perbatasan untuk peredaran narkoba dan senjata," ujar Tjahjo.

Sementara itu, Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo memastikan pembangunan pos pertahanan bagi TNI di seluruh wilayah perbatasan akan selesai pada 2017.

Saat ini, kata Hadi, ada 11 lokasi perbatasan yang belum selesai dibangun. Umumnya daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara lain, seperti Timor Leste, Papua Niugini, dan Malaysia.

Kompas TV Jokowi Hadiri Rapat Pimpinan TNI, Ini yang Dibahas

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com