Rencana Tim Saber Pungli agar Pemberantasan Pungli Tak Kendur

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Komisaris Jenderal Dwi Priyatno berkomitmen terus menggencarkan kerja timnya.

Dwi mengaku sudah berkoordinasi dengan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menjalankan tugas memberantas pungli sesuai amanat Presiden Joko Widodo.

"Saya sudah perintahkan seluruh UPP supaya lebih proaktif lagi dalam operasi pemberantasan pungli. Saya sudah gelar video conference bersama mereka kemarin," ujar Dwi saat ditemui di Kompleks Istana Presiden, Rabu (18/1/2017).

(Baca: Memungut Rp 3.000 Tanpa Tiket, PNS di Gowa Ditangkap Tim Saber Pungli)

Dwi mengatakan, Satgas Saber Pungli sudah menyasar titik-titik rawan pungli.

Titik-titik yang dimaksud antara lain bongkar muat di pelabuhan, pembuatan SIM, STNK, dan BPKB, paspor, bea cukai, sertifikat tanah, hingga dana desa.

Catatan Dwi, Satgas Saber Pungli telah melakukan sebanyak 81 operasi tangkap tangan.

Selain itu, Satgas juga memperkarakan sebanyak 299 perkara pungli yang melibatkan unsur personel Polri.

Meski demikian, Dwi mengakui bahwa itu belum semuanya tersentuh Satgas. Masih banyak titik yang rawan terjadi pungli dan mesti "disapu bersih".

"Itu sudah sesuai dengan yang kami petakan, tapi belum semuanya memang. Karena itu, kami mengharapkan keterbukaan dari masyarakat, kementerian, dan lembaga untuk memetakan sendiri agar kami bisa masuk," ujar Dwi.

(Baca: Apa Kabar Satgas Saber Pungli?)

Diberitakan sebelumnya, operasi pemberantasan pungutan liar yang dilakukan Satgas Saber Pungli dalam tiga bulan terakhir dirasa belum cukup.

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (17/1/2017) siang, Presiden Joko Widodo meminta agar operasi itu harus lebih digencarkan dari sebelumnya.

"Saya minta pemberantasan pungli tidak boleh kendur, tidak berhenti, harus digencarkan agar rakyat semakin mendapatkan dampak positifnya," ujar Jokowi.