Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Kabar Satgas Saber Pungli?

Kompas.com - 17/01/2017, 18:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Semenjak dibentuk akhir Oktober 2016 lalu, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) meraih banyak capaian hingga pertengahan Januari 2017 ini.

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan, Satgas berhasil melaksanakan 81 operasi tangkap tangan (OTT) di berbagai sektor pelayanan publik.

"Titik utamanya adalah dwelling time sehingga otomatis pelabuhan memang menjadi target utama kami," ujar Tito usai rapat terbatas membahas reformasi hukum jilid II di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Titik lainnnya yang disasar Satgas, antara lain pelayanan publik berupa pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat dan pelayanan dokumen lalu lintas. Tidak hanya memberantas pungli di pelayanan publik, Satgas juga berhasil menangkap pungli di internal Polri.

 

(Baca: Satgas Saber Pungli Terima 16 Ribu Laporan dan Lakukan 16 OTT)

Catatan Tito, Divisi Propam Polri menangani 299 perkara pungli di mana pelakunya adalah Polisi, mulai dari Polisi Lalu Lintas, Reserse dan Kriminal hingga Sabhara. Kerja Satgas Saber Pungli itu juga bukan tanpa kendala.

Tito menyampaikan, hal yang menjadi kendala kerja Satgas adalah mencari waktu yang tepat untuk melakukan operasi tangkap tangan.

"Karena operasinya harus OTT, jadi kendalanya hanya soal kita mencari momentum yang tepat supaya ada barang bukti dan ada transaksi. Tapi jumlah OTT selama ini 81 perkara sudah lumayan banyak," ujar Tito.

Satgas Saber Pungli dilanjutkan

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memastikan, rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, memutuskan Satgas Saber Pungli akan dilanjutkan kembali masa kerjanya.

"Ada pertanyaan masyarakat, apakah ini hanya semusim saja. Kami sampaikan, sejalan dengan petunjuk Presiden, Satgas ini dilanjutkan sampai benar-benar pungutan liar ini bersih dari kehidupang berbangsa dan bernegara," ujar Wiranto.

Masih banyak juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Satgas Saber pungli. Pasalnya, aduan masyarakat soal pungli di sejumlah pelayanan publik masih sangat tinggi.

Catatan Wiranto, sejak Satgas dibentuk hingga saat ini, ada lebih dari 22.000 aduan masyarakat yang masuk melalui SMS, website dan call center.

"Artinya masyarakat betul-betul mendukung kegiatan ini dan Satgas ini masih sangat dibutuhkan," ujar Wiranto.

Kompas TV Cegah Pungli dan Calo dengan E-Tilang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com