Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Yakin Sylviana Tak Terkait Dugaan Korupsi Masjid Al Fauz

Kompas.com - 16/01/2017, 19:45 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, sebagai partai pengusung Sylviana Murni pada Pilgub DKI Jakarta 2017, Partai Demokrat meyakini calon wakil gubernur pasangan Agus Harimurti Yudhoyono itu tak terkait dengan dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz.

"Yang menarik, kenapa kasus ini seolah-olah ada yang angkat sekarang," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo saat dihubungi, Senin (16/1/2017).

"Ibaratnya, wong Bu Sylvi tidak ada keterkaitan sama sekali," sambungnya.

Pembangunan Masjid Al Fauz dimulai sejak Sylvi menjadi Wali Kota Jakarta Pusat pada 2010, hingga digantikan Saefullah.

(Baca: Sylviana Murni Enggan Berkomentar soal Dugaan Korupsi Masjid Al Fauz)

Masjid selesai dibangun pada 2011 hingga kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pembangunan masjid tersebut.

Ternyata, ada kelebihan anggaran sebesar Rp 108 juta dari pembangunan Masjid Al Fauz. Uang itu telah dikembalikan kelebihan anggaran tersebut ke kas daerah.

Nibras Nada Nailufar Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni blusukan di Rawa Bebek, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (2/12/2016).

Roy menuturkan, publik seharusnya sudah bisa menilai dari kronologi kasus tersebut.

Meski saat itu Sylvi menjabat Wali Kota Jakpus, namun proses tender dan tanda tangan proyek pembangunan masjid dilakukan oleh pelaksana tugas wali kota. Sebab, saat itu Sylvi tengah menjalani diklat di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

"Artinya Bu Sylvi bisa lepas sama sekali dari case itu. Memang masuk dalam masanya beliau tapi pada saat itu yang bertanggung jawab adalah yang melakukan tanda tangan," ujar Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

(Baca: Dugaan Korupsi Masjid Al Fauz, Polisi Minta Keterangan Ahli Konstruks)i

Di samping itu, Roy menganggap langkah Saefullah tepat dengan mengembalikan kelebihan anggaran itu kepada negara.

Saat disinggung apakah ada upaya politik untuk menjegal pasangan Agus-Sylvi di balik diungkapnya kasus tersebut ke publik, Roy hanya tertawa.

Ia berharap, masyarakat bisa melihat kasus tersebut dengan jernih dan sesuai dengan fakta.

"Dalam kasus itu clear sekali, lihat lah kronologisnya. Ketika direncanakan pada saat Bu Sylvi tapi bahwa rancangan sudah sangat lama. Bahkan saat wali kota sebelumnya, ya. Tapi kan enggak pernah jadi. Eksekusinya justru Bu Sylvi yang mewujudkan itu sehingga itu terjadi," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com