ICW Nilai Dinasti Politik di Pemerintahan Bermula dari Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, menganggap ada keterkaitan kuat antara dinasti politik di pemerintahan dengan partai politik.

Ia mengatakan, biasanya pemerintahan turun temurun dari unsur kekerabatan bermula dari mengakarnya jaringan di partai politik.

"Dinasti politik di pemerintahan merupakan cerminan wajah dinasti di parpol yang terbentuk hari ini. Ada kaitannya," kata Donal di sekretariat ICW, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Donal mengatakan, seseorang akan beberapa langkah lebih maju untuk menjadi kepala daerah jika membangun jaringan kekerabatan yang luas di partainya.

Ini disebabkan partai itu juga yang akan mengusung keturunan dinasti berikutnya untuk meneruskan langkah pendahulunya.

Saat mereka berhasil menguasai internal partai, kata Donal, maka mereka telah memegang "tiket" untuk membentuk dinasti pemerintahan.

"Karena partai yang berwenang dan punya kekuasaan menentukan siapa orang yang dicalonkan sebagai calon kepala daerah," kata Donal.

Donal mengambil contoh dinasti politik di Banten. Menurut dia, mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah telah membangun dinasti politik yang kuat di daerahnya.

(Baca juga: ICW: Masyarakat Belum "Melek" untuk Memutus Rantai Dinasti Politik)

Tak hanya di pemerintahan, menurut Donal, bahkan sampai lembaga legislatif pun diisi dengan keluarga atau kerabat.

Anak Atut, Andika Hazrumy, yang sebelumnya anggota DPR RI, mencalonkan diri menjadi calon Wakil Gubernur Banten. Sedangkan menantu Atut bernama Adde Rosi Khoerunnisa, dijadikan Wakil Ketua DPRD Banten.

Menurut Donal, peletakan anak keturunan Atut di pemerintahan itu tak lepas dari pengaruh Partai Golkar di Banten. Atut pernah menjadi ketua DPP di partai berlambang beringin itu.

Kini, adik Atut, Ratu Rita Chasanah merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Banten. Rita juga menjabat sebagai Bupati Serang.

"Jadi di Banten ada dinasti pemerintahan, tapi mereka terlebih dahulu membentuk dinasti di parpol. Baik di tingkat provinsi, maupun pusat," kata Donal.

(Baca juga: Masyarakat Diharap Dapat Memutus Dinasti Politik mulai Pilkada 2017)