JAKARTA. KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh Komandan Kodim terkait program bela negara.
Selain itu, dalam pertemuan dengan seluruh gubernur juga akan disampaikan perihal program ini. Hal itu dilakukan agar ada kesamaan pemahaman.
"Saya mengumpulkan dari mana-mana. Pada Mendagri (Tjahjo Kumolo) saya sampaikan, saat kumpul gubernur, bupati, saya akan ngomong, biar seragam," ujar Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (12/1/2017).
Menurut dia, cara ini juga untuk mengantisipasi tidak terulangnya kejadian di Lebak, Banten.
Saat itu, Komandan Kodim (Dandim) 0603 Lebak, Banten, Letkol Czi Ubaidillah menyelenggarakan kegiatan tanpa melaporkan pada atasannya, seperti komandan resort militer, panglima daerah militer dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Apalagi, program bela negara itu melibatkan organisasi kemasyarakatan.
"Walaupun bersifat pemberitahuan pemahaman saja, melakukan kegiatan kan harus izin, paling tidak izin Danrem dan izin Panglima, boleh atau tidak," tutur Ryamizard.
"Masalah itu saja, kalau bela negaranya engak apa-apa, cuma menyalahi prosedur," kata dia.
(Baca juga: Belajar dari Kasus Ormas Ikut Bela Negara, Ini Kebijakan Pemerintah)
Ia menjelaskan, bela negara itu sebagai upaya penanaman rasa cinta kepada negara. Dengan demikian, akan timbul semangat bekerja keras dan rela berkorban untuk negara.
"Itu ujungnya. Cinta itu enggak ujug-ujug ada, tapi harus ada kebanggaan dulu. Bangga itu harus mengerti dahulu. Pengertian ini kita berikan terus, dari SD sampai mahasiswa, kalau bangga, dia akan cinta," kata Ryamizard.
Oleh karena itu, kata Menhan, perlu koordinasi dengan semua pihak terkait. Sehingga, program bela negara ini sesuai targetnya.
"Makanya nanti saya kumpulkan lagi dengan Mendagri, kepada gubernur, bupati saya ngomong dahulu. Nanti rapat pimpinan TNI juga saya bicara," ujarnya.