Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hal yang Mesti Disiapkan Pemerintah Seiring Bertambahnya Kuota Haji RI

Kompas.com - 12/01/2017, 12:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong meminta pemerintah menyiapkan secara maksimal penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Ali, seluruh aspek mesti menjadi fokus perhatian pemerintah. 

Taher menanggapi bertambahnya kuota haji Indonesia untuk tahun ini. Untuk diketahui, selama 2013, kuota haji Indonesia dan negara lainnya dikurangi 20 persen seiring perluasan fasilitas Masjidil Haram. 

 

Ali mengatakan, persoalan imigrasi menjadi salah satu poin yang harus jadi sorotan pemerintah. Dengan penambahan kuota, Ali memprediksi bakal ada peningkatan jumlah kloter hingga 90 kloter.

(Baca: Jokowi: Kuota Haji 2017 Naik 52.200 Orang)

"Saya minta visa enam bulan sebelum berangkat sudah beres. Kemudian paspor juga harus beres," ujar Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Begitu pula dengan tenaga kesehatan yang mendampingi jemaah haji di dalam pesawat selama penerbangan. Ali menuturkan, selama ini hanya tersedia satu dokter di setiap pesawat.

Seorang dokter itu harus menangani 300 hingga 425 orang. Jumlah tersebut dinilai masih sangatkurang.

Selain dokter, menurut Ali, yang juga mesti ditambah adalah tenaga TNI dan Polri.

(Baca: Penambahan Kuota Haji Harus Disertai Kesiapan Ekstra Pemerintah)

"TNI dan Polri kita cuma punya 70 orang tahun ini, kita ingin tambah lagi. Karena di lapangan mereka lebih siap dari yang lain, dalam rangka menangani persoalan haji terutama dalam kaitan dengan orang nyasar dan hilang rata-rata 10 sampai 20 orang per jam," ujar Politisi PAN itu.

Selain itu, juga berkaitan dengan penetapan harga kursi untuk keberangkatan jemaah haji. "Tahun lalu sekitar 34.800 dollar AS. Kalau memberlakukan visa, berapa visanya," ucap Ali.

Hal lainnya, berkaitan dengan prioritas jamaah haji yang dianggap sudah berumur. Ali mengatakan pihaknya ingin agar jemaah haji berusia 60 tahun ke atas didahulukan atas alasan kesehatan.

"Ini kan bukan untuk gratifikasi dan sebagainya tapi mendahulukan yang sudah uzur. Karena kalau tidak begitu kita akan mengalami problem dari sisi kesehatan," tuturnya.

Selama empat tahun, sejak 2013, kuota haji Indonesia ada di kisaran 168.000 orang. Usai renovasi Masjidil Haram tuntas, Arab Saudi mengembalikan kuota haji. 

(Baca: Kuota Tambahan Haji Sebaiknya Prioritaskan Jemaah Tua)

Selain pengembalian kuota sebesar 211.000 jemaah, Pemerintah Arab Saudi juga menyetujui permintaan tambahan kuota bagi Indonesia dan memutuskan tambahan 10.000. Artinya kuota haji Indonesia untuk tahun ini sejumlah 221.000 jemaah. 

Kompas TV Jokowi: Kuota Haji Indonesia 2017 Naik 52.200 Orang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com