Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OJK: Sistem Keamanan Teknologi di Sektor Perbankan Perlu Diperkuat

Kompas.com - 10/01/2017, 19:47 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA KOMPAS.com - Komisioner Pengawas Industri Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dumoly Freddy Pardede mengatakan, saat ini pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan teknologi di dunia perbankan.

Pasalnya, serangan siber atau cyber attack yang terjadi seringkali disebabkan oleh kelemahan sistem pertahanan.

"Indonesia perlu memperkuat sistem teknologinya untuk menyesuaikan terhadap perkembangan, misal serangan virus. Hal seperti itu memang harus selalu ada perbaikan di sistem," ujar Dumoly saat dihubungi, Selasa (10/1/2017).

Dumoly menjelaskan, cyber attack yang terjadi selama ini umumnya berupa virus. Virus tersebut diciptakan oleh seseorang dengan tujuan merusak atau mencuri data perbankan orang lain.

Selain pencurian data, virus itu juga bisa memanipulasi data. Akibatnya, pelaku bisa melihat jumlah saldo rekening bank seseorang kemudian mengosongkannya.

Menurut Dumoly, beberapa bank pernah melaporkan kejadian seperti itu, meski bank selalu berdalih menggunakan alasan gangguan sistem.

"Tapi, itu juga bisa karena ada tindakan dari orang lain. Itu sangat mungkin karena itu menyangkut daya tahan teknologi informasi. Kalau diutak-atik orang, dibuka rekeningnya, dilihat saldonya, bisa ditransferkan. Ngeri juga kan," tuturnya.

Oleh sebab itu, Dumoly berharap pembentukan Badan Siber Nasional (Basinas) akan memperkuat sistem keamanan perbankan nasional.

Menurut dia, kecepatan perkembangan teknologi saat ini mengharuskan pemerintah membuat langkah antisipasi yang lebih cepat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menuturkan, maraknya serangan siber di sektor perbankan menjadi salah satu urgensi dibentuknya Badan Siber Nasional.

(Baca: Wiranto: Badan Siber Nasional Akan Lindungi Sektor Perbankan)

Menurut Wiranto, saat ini pemerintah belum memiliki satu badan yang bisa memproteksi sektor perbankan dari ancaman cyber attack.

"Dengan adanya proteksi siber ini sasasaran kami salah satunya adalah melindungi sektor perbankan. Memproteksi artinya menepis serangan siber supaya enggak masuk ke dunia perbankan," ujar Wiranto.

(Baca juga: Urgensi Badan Siber Nasional untuk Tangkal Serangan ke Dunia Perbankan)

Kompas TV Kapolri: Ada "Cyber Troops" di Medsos untuk Provokasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com