Wiranto: Badan Siber Nasional Akan Lindungi Sektor Perbankan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menuturkan, maraknya serangan siber di sektor perbankan menjadi salah satu urgensi dibentuknya Badan Siber Nasional.

Menurut Wiranto, saat ini pemerintah belum memiliki satu badan yang bisa memproteksi sektor perbankan dari ancaman serangan siber.

"Dengan adanya proteksi siber ini sasaran kami salah satunya adalah melindungi sektor perbankan. Memproteksi artinya menepis serangan siber supaya enggak masuk ke dunia perbankan," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).

Wiranto menjelaskan, saat ini serangan yang ditujukan terhadap dunia perbankan sangat masif. Kerugian yang ditimbulkan tidak bisa diukur secara pasti.

Oleh karena itu, jika terbentuk, Badan Siber Nasional akan membuat satu sistem yang akan melindungi sistem perbankan Indonesia secara komprehensif.

"Ya itu (kerugian) kan enggak bisa diukur. Mengukurnya sulit. Tentang bagaimana memproteksi itu nanti sistem kami atur, sistemnya kami desain agar serangan siber apapun dapat ditanggulangi bersama," kata Wiranto.

Dihubungi secara terpisah, Pengamat siber dan ahli digital forensik, Ruby Alamsyah berharap Badan Siber Nasional mampu meningkatkan keamanan seiring meningkatnya serangan siber di dunia perbankan.

"Sangat urgen Indonesia mempunyai badan cyber security terutama yang bergerak di bidang perbankan. Sangat besar kerugian terkait cyber crime oleh pelaku lokal atau negara asing," ujar Ruby saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/1/2017).

Ruby menjelaskan, sejak beberapa tahun belakangan, pemerintah sudah melihat adanya peningkatan serangan yang menggerus transaksi perbankan.

Serangan tersebut menargetkan perusahaan-perusahaan besar, baik swasta maupun milik pemerintah.

Dia menyebut, ada pihak-pihak tertentu yang berupaya membobol rekening perusahaan yang tercatat di bank-bank tertentu.

Dia mencontohkan, kasus yang cukup banyak terjadi, yakni ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Scamming.

Pelaku masuk ke dalam sistem perbankan dan memindahkan sejumlah uang ke satu rekening tanpa bisa dideteksi oleh pihak bank. Umumnya pelaku ATM scamming berasal dari dalam dan luar negeri.

Selain itu, ada juga kasus "Nigerian Scamming". Pelaku yang berasal dari Nigeria, meretas sebuah email pribadi kemudian mengirimkan surat elektronik atas nama pemilik email tersebut.

Mereka berpura-pura sebagai rekan bisnis dan meminta sejumlah uang atau mengirimkan invoice (surat tagihan) palsu kepada sebuah perusahaan.

Menurut praktisi digital forensik yang tergabung dalam Tim Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional Kemenko Polhukam itu, kerugian yang timbul mencapai 500 miliar Rupiah per tahun dari serangan tersebut.

"Kami sudah pernah bicara dengan BI (Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), ada pihak asing yang menggunakan dan menggerus transaksi perbankan. Satu rekening bisa dibobol hingga milyaran rupiah. Kami sudah mengendusnya 1 atau 2 tahun belakangan," ungkapnya.