Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud Minta Sekolah Tak Bangun Paradigma Curang Saat UN

Kompas.com - 06/01/2017, 13:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengingatkan sekolah-sekolah untuk tidak membangun paradigma curang dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) demi untuk mengejar tingkat kelulusan.

"Sekolah jangan membangun paradigma curang, karena banyak pihak yang terlibat dalam proses kecurangan tersebut," kata Mendikbud di Jakarta, Jumat (6/1/2016).

Muhadjir menegaskan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) selain untuk efisiensi juga bertujuan memperkecil kecurangan.

Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan manargetkan 80 persen UN dilaksanakan melalui UNBK, dan hanya 20 persen saja yang masih berbasis kertas, pensil.

"Untuk UN di wilayah pedalaman masih menggunakan kertas pensil, karena keterbatasan infrasruktur," kata dia.

Hingga saat ini, sekolah siap untuk UNBK baru sekitar 12.023 sekolah, sementara jumlah sekolah yang ikut sebanyak 97.645 unit sekolah.

Jumlah sekolah yang akan menyelenggarakan UNBK akan diumumkan pada 15 Januari.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemendikbud akan mengadakan sekitar 40.000 unit komputer.

"Pengadaan komputer tersebut akan dilakukan pada akhir Januari," ujar Muhadjir.

Selain itu, juga dilakukan sistem berbagi sumber daya. Sekolah yang tidak memiliki komputer, bisa menumpang di sekolah lain.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ferdiansyah mengatakan pelaksanaan UNBK harus diselenggarakan di sekolah yang siap.

"Sekolah yang dipilih harus sekolah yang siap, jangan sampai mengorbankan peserta didik," ujar Ferdiansyah.

Ferdiansyah menjelaskan ada delapan syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan UNBK yakni sarana komputer, mekanisme distribusi soal, pelatihan terhadap siswa, pelatihan terhadap guru mata pelajaran yang diujikan, petugas dinas pendidikan, teknisi peralatan UNBK, server yang ada di sekolah karena memakai jaringan lokal, dan waktu sosialisasi.

"Apabila dari kedelapan syarat tersebut tidak memungkinkan, maka seharusnya benar-benar harus dipilih sekolah yang siap, jangan sampai mengorbankan peserta didik," ujar Ferdiansyah.

(Indriani/ant)

Kompas TV Rumah-Sekolah Jauh, Siswa "Nginap" Ikut UN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com