Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Kerja Sama Militer RI-Australia Hanya Hentikan Program Bahasa

Kompas.com - 05/01/2017, 15:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, kerja sama militer antara Indonesia dan Australia yang dihentikan hanya pelatihan program bahasa.

Menurut Wiranto, pelatihan bahasa tersebut sudah berlangsung sejak lama antara TNI dengan militer Australia.

Dalam pelaksanaannya, kata dia, memang terjadi sedikit insiden yang menyinggung martabat Indonesia.

Hal itu terjadi pada November 2016 lalu, saat pengajar dari TNI AD menemukan kurikulum yang menghina TNI dan Pancasila.

"Panglima TNI kemudian melakukan langkah-langkah sementara menghentikan kerja sama pelatihan bahasa itu, bukan menghentikan kerja sama pertahanan seluruhnya, bukan," kata Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2016).

Saat menyampaikan pernyataannya, Wiranto didampingi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Ketiganya baru saja selesai dipanggil oleh Presiden Joko Widodo.

Wiranto mengatakan, klarifikasi ini penting ia sampaikan karena sudah berkembang luas berita bahwa Indonesia menghentikan seluruh kerja sama militer dengan Australia.

"Jadi sangat jauh bedanya. Jadi bukan betul-betul menghentikan seluruh kegiatan kerja sama, bukan? Tapi hanya itu (pelatihan bahasa)," kata dia.

(Baca: Jokowi Sebut Penundaan Kerja Sama Militer RI-Australia Masalah Prinsip)

Penghentian program pelatihan bahasa itu, lanjut Wiranto, hanya bersifat sementara. Ia mengatakan, saat ini militer Australia sudah melakukan investigasi terkait insiden ini.

Komandan pengajar bahasa juga sudah diberikan sanksi pemberhentian.

"Kerja sama akan dilanjutkan kembali tatkala pihak Australia sudah nyata-nyata melakukan langkah-langkah penyelesaian dari kasus tersebut," ucapnya.

Kompas TV Kementan Putus Kerja Sama Militer Dengan Australia

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com