Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Serbuan Pekerja Asal China dan Komunisme, Ini Kata Panglima TNI

Kompas.com - 28/12/2016, 21:49 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menilai, ada upaya sistematis yang ingin mengacaukan kondisi keamanan dalam negeri.

Salah satunya dengan menyebar isu membanjirnya tenaga kerja asing asal China dan kebangkitan paham komunis di Indonesia.

“Isu tentang tenaga kerja asing asal China 10 juta itu hoax. Presiden mengatakan, dari Tiongkok itu hanya 21 ribu, sangat kecil sekali,” kata Gatot saat menjadi pembicara pada seminar bertajuk ‘Meruwat Indonesia, Merawat NKRI’ di Kantor PP Muhammadiyah, Rabu (28/12/2016).

Demikian pula soal isu kebangkitan paham komunis di Tanah Air. Menurut dia, TNI siap menindak tegas apabila isu tersebut terbukti.

(Baca: Sekjen PPP Sarankan Bebas Visa untuk China Dievaluasi, Ini Alasannya)

“Enggak usah dikomando. Umat Islam juga pasti siap,” tegas dia.

Gatot mengungkapkan, tujuan utama diangkatnya isu tersebut yakni sebagai upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan demikian, negara lain dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Sebagai negara yang berada di garis ekuator, Indonesia menyimpan banyak cadangan sumber daya alam dan energi.

Itu, kata Gatot, menjadi daya tarik serta minat tersendiri bagi negara asing untuk menguasai Indonesia.

“Tujuannya untuk membingungkan, memprovokasi rakyat, mengadu domba, mengancam persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir memecah belah bangsa,” kata dia.

Di samping isu-isu sektarian, rencana peralihan poros kekuatan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dari Timur Tengah ke Filipina selatan juga menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia.

(Baca: Imigrasi Tolak WNA China dan Sudan Masuk ke Indonesia)

Kawasan tersebut berdekatan dengan Poso yang selama ini dikenal sebagai tempat persembunyian teroris.

Dengan adanya perpindahan markas, Panglima memprediksi, tujuan utama ISIS yaitu bukan hanya untuk menguasai Filipina selatan, melainkan juga mengacaukan kondisi keamanan Indonesia.

Dengan demikian, negara asing dapat berdalih menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk mengatasi persoalan ISIS.

Kompas TV Isu 10 Juta Tenaga Kerja Tiongkok Bohong!

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com