Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenag Diminta Pastikan soal Penambahan Biaya Visa Umrah

Kompas.com - 21/12/2016, 07:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Agama diminta untuk kembali memastikan kepada Pemerintah Arab Saudi bahwa penambahan biaya visa sebesar 2.000 riyal Saudi bagi jemaah umrah betul-betul terlaksana.

Penambahan biaya itu akan diberlakukan bagi jemaah umrah yang berangkat untuk kali kedua atau lebih dalam kurun waktu satu tahun.

"Kita tunggu sampai keputusan mereka benar-benar final. Karena dalam catatan saya, sudah tiga kali batal. Kami minta Menteri Agama memastikannya ke Kerajaan Arab Saudi," kata Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid, melalui pesan singkat, Rabu (21/12/2016).

Menurut dia, ada beberapa hambatan yang dialami Pemerintah Saudi dalam memberlakukan kebijakan tersebut.

Salah satunya adalah masih ada keraguan dan kegamangan dalam eksekusinya.

(Baca: Ini Penjelasan Menag soal Penambahan Biaya Visa 2.000 Riyal bagi Jemaah Umrah)

Alasan lain, budaya koordinasi di internal birokrasi Pemerintah Saudi masih sangat lemah.

Meski demikian, Sodik menilai, kebijakan penambahan biaya visa sebesar 2.000 riyal Saudi bagi jemaah umrah itu merupakan hal positif.

Kebijakan itu dianggap efektif menekan jumlah jemaah umrah dan dapat membawa manfaat lainnya.

"Agar orang tidak terlalu sering umrah berulang kali sehingga dana umrah yang berulang bisa digunakan untuk ibadah sosial seperti membangun infrastruktur ibadah, beasiswa, dan lainnya," ujar Politisi Partai Gerindra itu.

Adapun, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Abdul Jamil, menambahkan, pelaksanaan umrah dibuka sejak bulan November dalam kalender Masehi oleh Pemerintah Arab Saudi.

(Baca: Kemenag Berencana Moratorium Izin Biro Perjalanan Umrah)

Ia menjelaskan, keputusan penambahan biaya visa tersebut merupakan hasil sidang kabinet Pemerintah Arab Saudi pada pertengahan Agustus 2016.

"Sidang kabinet (Pemerintah Arab Saudi) yang dilakukan pada pertengahan bulan Agustus 2016 memutuskan, mereka yang masuk Arab Saudi itu dikenakan 2.000 riyal, dikecualikan bagi jemaah haji dan umrah kali pertama," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com