JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendatangi Kantor Staf Presiden, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/12/2016) sore.
FSGI meminta Presiden Joko Widodo untuk menyetujui usulan moratorium ujian nasional yang diusulkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Kedatangan FSGI diterima oleh Theresia Sembiring dari Tim Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis KSP karena Presiden Joko Widodo tengah berada di luar negeri.
Mereka berdialog sekaligus menyerahkan surat dan hasil kajian yang nantinya akan disampaikan langsung ke Jokowi.
"FSGI sangat berharap Presiden menyetujui moratorium pada rapat pleno mengenai UN nanti," kata Sekjen FSGI Retno Listyarti, saat dihubungi, Kamis (15/12/2016).
Menurut FSGI, penyelenggaraan UN sejak tahun 2005 tidak terbukti meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Oleh karena itu, FSGI sudah mengusulkan moratorium UN ini sejak lama.
Namun, usulan itu tidak pernah mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah.
"Kemudian sekarang Pak Muhadjir mengusulkan akan moratorium UN, Pak Presiden kami dengar juga setuju. Oleh karena itu kami membantu menguatkan argumen pemerintah agar melakukan moratorium UN ini," ujar Retno.
Retno juga mempertanyakan sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang justru menyebut usulan moratorium UN tidak disetujui dalam rapat kabinet.
Padahal, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, belum ada keputusan dalam ratas sebelumnya.
Presiden masih meminta Muhadjir untuk mengkaji lebih dalam usulan moratorium itu untuk kembali dibahas dalam ratas berikutnya.
"Kalau Presiden dan Wapres berbeda gini, perlu ada desakan masyarakat," ucap Retno.