Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Delapan Daerah Kepulauan Ini Berjuang untuk Dapat Dana Pembangunan Lebih

Kompas.com - 12/12/2016, 22:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

LEMBATA, KOMPAS.com - Delapan provinsi kepulauan di Indonesia tengah berjuang untuk mendapatkan dana alokasi umum (DAU) daerah lebih dari pemerintah pusat demi mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.

Kedelapan provinsi itu adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Maluku Utara, Batam, Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

"Iya, (DAU) itu yang saat ini tengah kami perjuangkan. Kami delapan daerah ini membentuk badan kerjasama daerah kepulauan untuk memperjuangkan itu agar mendapatkan perhatian khusus," ujar Gubernur NTT Frans Lebu Raya di sela pelaksanaan Hari Nusantara di Lewoleba, Lembata, NTT, Senin (12/12/2016).

(Baca juga: Hari Nusantara Menjadi Momentum Bangun Konektivitas Antarpulau)

Menurut Frans, daerah kepulauan memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan daerah pulau biasa dalam hal pembangunan.

"Kalau daerah pulau kan mudah pembangunannya, tetapi kepulauan itu kan mesti khusus," ujar Frans.

"Kami berharap formula baru di dana alokasi umum, formula baru mengakomodasi karakteristik daerah kepulauan karena ciri daerah kepulauan itu ada kesulitan, ada tantangan sendiri dibanding daerah pulau," lanjut dia.

Di NTT, daerah kepulauan yang tengah dikembangkan adalah Kabupaten Lembata.

Pelabuhan laut di daerah tersebut diperbesar, runway bandar udara di sana juga diperpanjang dan jalan aspal yang terhubung ke daerah itu mulai diperbaiki.

Frans mengatakan, potensi pariwisata di Lembata sangat besar, mulai dari pertunjukan perburuan paus di Lamalera yang menjadi ikon hingga wisata bawah laut yang tidak kalah indah dengan daerah lain di Indonesia.

"Kami berjuang dengan harapan semua orang bisa datang ke sini, mengenal Lembata. Suatu pulau yang dahulu orang tidak kenal, tetapi berpotensi," ujar Frans.

(Baca juga: Mendagri: Hari Nusantara Harus Jadi Momentum Kebangkitan Pariwisata Daerah Kepulauan)

Meski demikian, tambah dia, segala pembangunan yang dilaksanakan di daerah mesti didukung pemerintah pusat.

Oleh sebab itu, Frans sekaligus berharap, puncak peringatan Hari Nusantara 2016 yang digelar di Lembata, 13 Desember 2016 besok menjadi momentum pemerintah pusat mendorong daerah itu menjadi lebih baik lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com