Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akankah BNN Terapkan Tembak Mati Bandar Narkoba seperti di Filipina?

Kompas.com - 06/12/2016, 13:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo telah menyatakan perang terhadap peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai sektor pemimpin diminta semakin masif memberantas peredaran barang haram tersebut.

Berkaca pada kebijakan Pemerintah Filipina yang memberlakukan tembak mati terhadap bandar dan pengedar narkoba, beranikah BNN melaksanakan hal yang sama?

"Jika dibutuhkan dan diharuskan karena ada tindakan perlawanan, maka akan kami lakukan itu (tembak di tempat)," ujar Kepala BNN Budi Waseso usai acara pemusnahan narkoba di kawasan Monas Jakarta, Selasa (6/12/2016).

"Sesuai perintah Presiden, kami harus tegas di dalam menangani ini. Tidak main-main karena yang kita selamatkan generasi muda bangsa," kata dia.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso saat menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba milik BNN di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (6/12/2016). Barang bukti yang dimusnahkan yakni 445 kilogram sabu, 190.840 butir ekstasi, 422 kilogram ganja kering, dan 323.000 butir pil happy five.
Pria yang populer disapa Buwas itu mengatakan, BNN kini telah memodernisasi persenjataannya. Oleh sebab itu, kesiapan BNN dalam menghadapi situasi tidak terduga di lapangan akan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Catatan BNN, 40 hingga 50 anak muda mati setiap harinya akibat penyalahgunaan narkoba. Artinya, sekitar 15.000 anak muda mati sia-sia setiap tahunnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia perang terhadap peredaran narkoba.

Ia menyebut, setiap tahun sebanyak 15.000 orang mati dalam usia muda karena penyalahgunaan narkoba.

(Baca: Jokowi: Berapa Bandar yang Mati? Bandingkan dengan 15.000 Orang yang Mati karena Narkoba)

Dari jumlah itu, Jokowi membandingkan dengan jumlah pengedar dan bandar narkoba yang mati setiap tahunnya.

"Berapa bandar dan pengedar yang mati akibat narkoba? Ini pertanyaan untuk Pak Kepala BNN supaya dibandingkan dengan 15.000 yang mati tadi," ujar Jokowi, Selasa.

"Tolong ini digarisbawahi. Perang besar terhadap narkoba," kata dia.

Kompas TV Begini Demonstrasi Uji Narkoba oleh BNN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com