Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo Sebut "Hate Speech" dan Berita "Hoax" Menurun Jelang 2 Desember

Kompas.com - 30/11/2016, 13:38 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, tingkat penyebaran ujaran kebencian, provokasi dan berita hoax cenderung menurun jelang aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016.

Situasi saat ini dinilai lebih kondusif jika dibandingkan sebelum demonstrasi pada 4 November 2016.

Dalam demonstrasi tersebut sejumlah ormas keagamaan menuntut kepolisian memproses kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kalau saya perhatikan dan monitor di media sosial lebih kondusif dan tampaknya kalau sisi kontennya media sosial sekarang tidak seperti sebelumnya (saat demonstrasi 4 November 2016)," ujar Rudiantara usai rapat koordinasi khusus terkait antisipasi unjuk rasa 2 Desember 2016, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

(baca: Amankan 1.000 Ketapel, Polisi Curiga Terkait Aksi 2 Desember)

Selain itu, Rudiantara juga mengimbau kepada media massa untuk tidak memberitakan berita yang provokatif dan berpotensi menimbulkan konflik jelang unjuk rasa.

Dia meminta masyarakat lebih bijak dalam mengonsumsi berita dan tidak menyebarkan kabar yang belum bisa dikonfirmasi kebenarannya.

"Saya juga minta bantuan teman-teman (media massa) kirim ke media sosial yang sejuk-sejuk gitu loh. Kami bekerja sama kalau soal penegakan hukum dengan aparat kepolisian (bagi penyebar ujaran kebencian)," kata Rudiantara.

(baca: GNPF MUI Pastikan Tak Ada Orasi Saat Aksi Damai 2 Desember)

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) sepakat dengan Kepolisian untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia.

GNPF MUI akan menggelar doa bersama dan shalat Jumat berjamaah di Monas.

Polri juga menyiapkan Jalan Merdeka Selatan jika massa tidak tertampung di Monas.

(baca: Jokowi: Rujuk Apa? Yang Berantem Siapa?)

Pimpinan Front Pembela Islam yang juga Ketua Dewan Pembina GNPF Rizieq Shihab mengatakan, unjuk rasa 2 Desember bakal digelar dengan tuntutan penegakan hukum yang berkeadilan.

Massa juga akan menuntut kasus Ahok untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Aksi unjuk rasa itu, kata Rizieq, akan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Dia menjamin, aksi berlangsung damai.

"Kami menuntut tersangka penista agama agar ditahan," kata dia.

Kompas TV Kejagung Nyatakan Berkas Perkara Ahok P21
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com