Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta PNS Tinggalkan Mental Priayi, Koruptif, Ego Sektoral

Kompas.com - 29/11/2016, 11:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap seluruh anggota Korps Pegawai RI (Korpri) menjadi garda depan dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam arahannya di upacara HUT ke-45 Korpri di Silang Monas, Jakarta, Selasa (29/11/2016) pagi.

"Ketika kita bicara pemberantasan korupsi dan pungli, ketika kita bicara peningkatan kualitas pelayanan publik, ketika kita bicara memenangkan kompetisi global dengan pelayanan publik prima, maka sesungguhnya Korpri ada di garis depan perjuangan," ujar Jokowi.

(baca: Jokowi Ingatkan PNS Harus Netral dalam Pilkada)

Oleh sebab itu, Jokowi meminta seluruh anggota Korpri untuk berbenah diri. Anggota Korpri harus disiplin, bertanggung jawab dan berorientasi pada kerja.

"Segera tinggalkan pola pikir masa lalu, misal ego sektoral, mental priayi, mental penguasa dan mental koruptif yang terpaku pada formalitas belaka," ujar Jokowi.

"Fokuskan energi pada intisari dari pelayanan publik, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat," lanjut dia.

(baca: Tiga PNS DKI Dipecat karena Bolos dan Terjerat Kasus Korupsi)

Anggota Korpri, lanjut Jokowi, harus menjadi aset bangsa. Bukan malah sebaliknya, yakni menjadi masalah bagi bangsa.

Pelayanan publik yang cepat dan murah merupakan salah satu indikatornya.

Jokowi sekaligus mengingatkan, Korpri akan bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara RI.

Dalam bentuk baru itu, fungsi pemerintahan yang diemban, berupa pembinaan dan pengembangan aparatur sipil negara, memberikan perlindungan hukum, memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta peningkatan kesejahteraan anggotanya.

"Saya berharap, Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara RI menjadi pusat inovasi dan tempat lahirnya loncatan-loncatan kemajuan dalam pelayanan publik, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan," ujar Jokowi.

Selasa pagi, Presiden menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-45 Korpri di Silang Monas. Sekitar 2.000 PNS berasal dari lintas kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah turut dalam acara itu.

Kompas TV KPK Tangkap 2 Anggota DPRD dan Seorang PNS
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com