UU ITE Mulai Berlaku, Ini Tanggapan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hasil revisi mulai berlaku hari ini, Senin (28/11/2016).

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, Polri menyambut baik pemberlakukan undang-undang baru tersebut.

"Polri sangat mendukung dalam kaitan proses penegakan hukum dengan revisi yang ada," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Mabes Polri, kata Martinus, akan mensosialisasikan perubahan undang-undang tersebut hingga ke jajaran Polres.

Petunjuk dan arahan perlu disampaikan sebagai pemberitahuan bahwa aturan mengenai pidana ITE telah berubah.

Setidaknya ada empat perubahan dalam UU ITE yang baru. Pertama, adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan, yakni pasal 26.

Pasal itu mengatur seseorang boleh mengajukan penghapusan berita terkait dirinya dengan syarat-syarat tertentu.

Semisal, seorang tersangka yang terbukti tidak bersalah di pengadilan, dia berhak mengajukan agar pemberitaan tersangka dirinya agar dihapus. Permohonan menghapus berita diajukan ke pengadilan. 

Kedua, yakni durasi hukuman penjara terkait pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya dikurangi menjadi di bawah lima tahun.

Dengan demikian, tersangka selama masa penyidikan tak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun.

Ketiga, tafsir atas Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan.

UU ITE yang baru mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti.

Terakhir, yakni penambahan ayat baru dalam Pasal 40. Pada ayat tersebut, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang.

Informasi yang dimaksud terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya.

"Jadi kalau ada satu situs, dapat membuat keresahan dan dalam mementukan bahwa itu keresahan itu nanti ada panel sendiri untuk menentukan di Kemenkominfo," kata Martinus.