Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemberantasan Pungli Harus Konsisten dan dan Berkelanjutan

Kompas.com - 26/11/2016, 14:25 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai, keberadaan satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bisa menjadi stimulus bagi aparat penegak hukum untuk lebih giat memberantas pungutan liar.

Adapun bagi para pelaku pungli, keberadaan tim yang dibentuk akhir Oktober ini, dapat memberikan efek jera.

Namun, Agus menilai langkah pemberantasan pungli harus konsisten. Termasuk saat nantinya Saber Pungli sudah tak lagi beroperasi.

"Konsistensi harus dibangun. Kalau tidak dibangun ya pada akhirnya hanya akan seperti yang lalu-lalu. Jangan sampai pemberantasan pungli ini hanya berhenti di rezim Jokowi (Presiden Joko Widodo)," ujar Agus dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11/2016).

Peran pemimpin, menurut Agus, sangat penting untuk membangun sebuah sistem anti pungutan liar.

Misalnya di daerah DKI Jakarta yang dalam beberapa tahun terakhir semakin menunjukkan perubahan.

"Pelayanan semakin baik, beberapa tukang parkir tidak berani pungut uang. Artinya kultur dan mindset perlahan berubah," tuturnya.

Agus menambahkan, aparat penegak hukum cenderung banyak yang tidak mau menangani kasus pungli.

Dalam lima tahun terakhir, ICW mencatat hanya 43 kasus pungli yang ditetapkan tersangka atau masuk ke tahap penyidikan.

Dengan rata-rata 8 kasus pungli yang masuk tahap penyidikan setiap tahunnya, ia berpendapat terjadi peningkatan yang luar biasa setelah Saber Pungli terbentuk.

"Relatif ada peningkatan yang luar biasa. Ada akselerasi baik itu penegak hukum atau pengawas internal, dalam dua bulan ini ada 14 hingga 20 kasus di seluruh Indonesia yang ditangani dan terpublikasi di media," tuturnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Bekto Suprapto menilai keberadaan Saber Pungli menjadi kesempatan emas untuk pembenahan sistem.

Ia setuju jika Saber Pungli tak permanen namun hanya sementara. Hal yang terpenting adalah kemauan dari setiap pihak untuk memberantas pungli secara menyeluruh.

"Yang penting kemauan. Kami dari Kompolnas mendorong pengawas internal harus bekerja optimal," tuturnya.

Sejak dibentuk pada 28 Oktober 2016, posko Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah menerima ribuan laporan dari masyarakat.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, mengatakan, hingga 22 November 2016, Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 10.520 laporan.

Kompas TV Diduga Terima Pungli, Direktur PT Pelindo III Ditangkap

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com