Pergantian Ketua DPR dan Potensi Memecah Lagi Partai Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Pleno DPP Partai Golkar menghasilkan keputusan untuk mengembalikan kursi Ketua DPR kepada Setya Novanto. Golkar langsung memproses putusan tersebut. 

Surat pengajuan pergantian Ketua DPR telah dilayangkan kepada fraksi dan pimpinan DPR.

Pergantian ini tak masalah secara hukum, baik tata tertib maupun Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Tapi resistensi dan tentangan marak disuarakan, bukan hanya di internal DPR, tapi juga eksternal. 

Pergantian alat kelengkapan dewan (AKD), termasuk pimpinan DPR, merupakan kewenangan fraksi.

Namun, sejumlah anggota dewan menyarankan pergantian tersebut tak dilakukan.

Semisal Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana. Pergantian tersebut menurutnya berpotensi memunculkan polemik baru yang mengganggu kondusivitas parlemen.

Terlebih, performa Ade Komarudin juga tak bisa dikatakan jelek. Dadang menilai sosok Ade masih tepat untuk memimpin DPR.

Golkar, kata dia, harus mau mengorbankan kepentingan politiknya untuk kepentingan lembaga.

"Walaupun ini persoalan internal Golkar tetapi karena menyangkut nama lembaga DPR tentu wajar kalau saya menyarankan sebaiknya tidak ada penggantian ketua DPR," tutur Dadang.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Nasdem Muchtar Luthfi A Mutty menyayangkan adanya wacana pergantian dari Ade Komarudin ke Setya Novanto tersebut.

Menurut dia, Setya Novanto yang sebelumnya menjabat Ketua DPR, telah memutuskan mundur dari jabatannya.

"Kita hidup berdasarkan aturan hukum itu penting. Tapi di atas aturan hukum ada etika. Etika persoalannya moral. Ini perlu diperhatikan," kata Luthfi.

(Baca: Soal Wacana Pergantian Ketua DPR, Ketua DPP Nasdem Sorot Masalah Moral)

Luthfi juga khawatir jika pergantian Ketua DPR direalisasikan, energi bangsa akan tersita karena akan muncul perdebatan-perdebatan dan diskursus.

Dari internal partai, Tokoh Poros Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menjadi salah satu unsur partai yang belum sepakat dengan keputusan DPP Partai Golkar tersebut.

Doli menilai, rencana tersebut menunjukkan langkah politik yang berorientasi pribadi, kelompok dan konspiratif.

Keputusan tersebut diambil dengan mengedepankan kepentingan jangka pendek serta menimbulkan spekulasi adanya pengaruh kekuatan dan kepentingan di luar partai.

"Keputusan DPP Partai Golkar ini akan menimbulkan kegaduhan baru, baik di internal Golkar maupun di DPR. Dan itu akan memperburuk citra Golkar, mengganggu kinerja DPR, dan bisa menghambat kerja pembangunan. Rakyat akan menilai bahwa elitenya sibuk rebutan kue, sementara rakyatnya kelaparan," kata Doli.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie juga angkat bicara. Meski belum menentukan sikap resmi, namun Aburizal berharap seorang pimpinan partai tidak rangkap jabatan agar bisa fokus dalam mencapai tujuan.