Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Ade Komarudin "Legowo", MKGR Dukung Novanto Jadi Ketua DPR Lagi

Kompas.com - 25/11/2016, 23:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ormas pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan dan Gotong Royong (MKGR) mendukung rencana penempatan Setya Novanto kembali sebagai Ketua DPR RI.

Dukungan ini diputuskan dalam rapat resmi organisasi MKGR.

"Kami mendukung keputusan DPP Partai Golkar mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin," kata Ketua Umum MKGR Roem Kono, melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (25/11/2016).

MKGR menilai, keputusan DPP Partai Golkar merupakan langkah yang tepat untuk mengembalikan marwah serta nama baik Partai Golkar dan Novanto sendiri.

Pada akhir 2015, Novanto mengundurkan diri karena tersangkut kasus "papa minta saham".

Ia dituding mencatut nama Presiden Joko Widodo dan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR.

Kasusnya juga sempat diusut oleh Kejaksaan Agung.

"Ormas MKGR menilai sikap negarawan Setya Novanto perlu diteladani oleh seluruh kader, sebab dulu dia legowo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR saat proses sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan DPR dan proses hukum masih berjalan," ujar Roem.

Kini, lanjut Roem, Novanto terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan nama baiknya dipulihkan oleh MKD.

Oleh karena itu, sudah seharusnya nama baik Novanto dipulihkan.

"Ormas MKGR akan tampil sebagai garda terdepan untuk mengamankan keputusan DPP Golkar yang menurut kamisudah tepat untuk menjaga harkat dan martabat partai dan memulihkan nama baik ketua umum," ujar Roem.

Roem Kono, yang menjadi tim sukses Novanto pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali, Mei 2016 lalu, meminta Ade Komarudin untuk legowo meninggalkan posisinya.

"Saya menilai, Ade Komarudin sosok negarawan dan kader hebat. Tapi demi kebesaran partai saya harap Akom dapat mengikuti jejak dan langkah negarawan Setya Novanto untuk tunduk pada proses politik yang diputuskan DPP Partai Golkar dalam rapat pleno," ujar dia.

Kompas TV Setya Novanto Kembali Pimpin DPR? - Dua Arah Episode 35 Bagian 3
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com