Dukungan Politik Novanto untuk Jokowi Dinilai Lebih Konkret daripada Ade Komarudin

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Monitoring, Evaluasi, dan Penguatan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandi menilai, wacana Setya Novanto kembali menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak terlepas dari upaya Presiden Joko Widodo untuk mengamankan kebijakan di parlemen. 

Salah satunya, pengamanan dari upaya makar.

Seusai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Selasa (22/11/2016), Novanto menyatakan siap membantu pemerintah melawan upaya makar.

"Jokowi memproyeksi dukungan politik dan garansi dari Novanto lebih konkret ketimbang Ade Komarudin. Ini yang menjadi pegangan Jokowi," kata Ronald, di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Menurut dia, untuk target jangka panjang, Presiden Jokowi memiliki kebijakan dan program yang membutuhkan dukungan parlemen.

Dukungan itu antara lain dalam pembahasan rancangan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Bisa cek nanti di Prolegnas Prioritas 2017, seperti RUU Pemilu, RUU Redenominasi Uang," kata Ronald.

Ronald mengatakan, jika tetap mempertahankan Ade Komarudin, agenda konsolidasi politik Presiden Jokowi untuk jangka pendek dan jangka panjang akan menghadapi kendala.

Hal itu, bisa terjadi meski mayoritas di parlemen mendukung pemerintah.

"Terutama menciptakan ruang dan panggung politik bagi kelompok penekan atau yang ditengarai melakukan makar," ujar Ronald.

Partai Golkar kembali mewacanakan akan mengembalikan kursi ketua DPR RI kepada Setya Novanto. Keputusan tersebut telah diputuskan pada rapat pleno DPP Partai Golkar.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.

Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.