Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Instruksi Jokowi untuk Tingkatkan Akses Perbankan di Masyarakat

Kompas.com - 18/11/2016, 12:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, meski Indonesia sudah menjadi negara besar secara ekonomi, tapi indeks keuangan inklusif masih di tingkat 36 persen berdasarkan data 2014.

Data itu menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum menikmati layanan perbankan.

"Masih banyak yang belum punya tabungan, masih banyak yang belum dapat akses pinjaman bank," kata Jokowi saat membuka Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Jokowi mengatakan, pemerintah memiliki target yang cukup ambisius pada 2019, yakni menaikkan indeks keuangan inklusif hingga mencapai 75 persen.

Untuk itu, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk melakukan sejumlah hal demi meningkatkan kepemilikan tabungan di masyarakat.

Pertama, Jokowi meminta agar bantuan sosial di setiap daerah kini disalurkan melalui perbankan.

"Karena ini jumlah yang besar. Kalau semua gubernur, bupati, wali kota melalukan ini, akan melonjakkan jumlah yang ditentukan," kata Jokowi.

Kedua, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk menarik minat petani, nelayan, buruh, hingga pelaku usaha mikro untuk memiliki produk perbankan.

Jokowi mengatakan, dari program pengampunan pajak atau tax amnesty diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang menyimpan uangnya di bawah kasur.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti hal yang berkaitan dengan agunan. Ia mengaku sudah memerintah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil agar sertifikasi lahan ditingkatkan.

Dengan begitu, masyarakat yang memiliki sertifikat bisa menggunakannya untuk meminjam uang di bank sebagai modal usaha.

"Tanpa agunan jangan harap akan ada lonjakan ke 75 persen tercapai," kata dia.

Menurut Jokowi, meninkatkan keuangan inklusi penting untuk perjuangan melawan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Semakin banyak rakyat yang mendapat akses perbankan, akan makin banyak pula masyarakat yang hidupnya lebih teratur karena pengaturan keuangan mereka yang lebih baik.

"Mereka bisa berhemat, siap menghadapi kebutuhan masa depan, dan lebih cepat dapat pinjaman modal usaha tanpa harus ke rentenir," ucap Jokowi.

Kompas TV Dirjen Pajak Terus "Blusukan" Ajak Ikut Amnesti
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com