Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jokowi Terkesan Perlebar Jarak dengan SBY

Kompas.com - 18/11/2016, 12:29 WIB
Pascal S Bin Saju

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pengamat komunikasi politik, Maksimus Ramses Lalongkoe, mengatakan, Presiden Joko Widodo, terkesan memperlebar jarak dengan presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono.

“Pak Presiden Jokowi sebaiknya tidak memperlebar jarak dengan presiden keenam, Pak SBY,”  kata Ramses, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Jumat (18/11/2016).

Menurut Ramses, banyak pihak bertanya-tanya ketika Presiden Jokowi melakukan konsolidasi politik dengan toloh-tokoh nasional, lembaga-lembaga keagamaan, dan institusi negara lainnya, tapi “mengabaikan” SBY.

Ketika terjadi unjuk rasa yang menuntut  calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Presiden Jokowi hanya menjalin komunikasi dengan tokoh nasional lainnya.

Akan tetapi, komunikasi yang sama tidak dilakukan dengan SBY.

Hingga SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat harus memberikan klarifikasi terhadap berbagai isu yang menerpanya.

Tanggapan dan klarifikasi SBY atas situasi yang berkembang, termasuk soal aktor politik dan temuan intelijen kepada publik memunculkan banyak spekulasi dan pertanyaan di publik.

"Konsolidasi oleh Jokowi belakangan ini sudah tepat. Namun, mengapa tidak dengan SBY? Sebaiknya SBY juga didekati,” kata Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta, itu.

Ramses mengatakan, komunikasi politik Presiden Jokowi dengan SBY tersebut akan melenturkan tensi politik di Indonesia.

Pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah tokoh di Indonesia, termasuk dengan lembaga atau organisasi keagamaan dan institusi negara dinilainya bukan tanpa tujuan.

“Pesan politik pertemuan ini menggambarkan Presiden ingin memastikan bangsa aman dan terkendali sehingga masyarakat tidak perlu resah,” kata penulis buku Ahok Sang Pemimpin Bajingan itu.

Ia menilai, sikap kenegarawanan Presiden Jokowi sudah terlihat melalui sejumlah pendekatan yang dilakukan.

Presiden Jokowi telah menerima kunjungan balasan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Kamis (17/11/2016). Kata Ramses, pertemuan ini juga tentu bukan tanpa pesan politik.

“Untuk menghindari berbagai spekulasi politik maka semestinya Pak Presiden Jokowi juga perlu melakukan tatap muka dengan Pak SBY demi kebaikan bangsa ini,” katanya.

Kompas TV Presiden Jokowi Bertemu Prabowo Subianto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com