Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Demokrat Ingin Jokowi Jalin Komunikasi dengan SBY

Kompas.com - 15/11/2016, 17:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengimbau agar Presiden Joko Widodo membuka komunikasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku presiden sebelumnya agar situasi politik semakin kondusif.

Hal itu disampaikan Didik menanggapi komunikasi politik Jokowi yang belakangan dirasa menyudutkan SBY.

"Lebih baik apabila Jokowi lebih responsif dan terus hadir di tengah rakyat, termasuk membangun komunikasi, sinergi, dan harmoni dengan seluruh stakeholder bangsa, tidak terkecuali dengan para presiden terdahulu," kata Didik.

(Baca: Istana Bantah Konsolidasi Politik Jokowi akibat Ada Isu Pelengseran)

Ia juga berharap Jokowi tidak melakukan komunikasi politik yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan fitnah terhadap kelompok dan tokoh tertentu.

Itu agar situasi politik Indonesia tetap kondusif. Ia mengatakan, alangkah bijaknya jika Jokowi bisa menghargai peninggalan SBY yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia.

Sebab, kata Didik, keberhasilan suatu bangsa tak bisa diklaim sendiri oleh Presiden saat ini.

Menurut dia, capaian yang ditinggalkan presiden-presiden sebelumnya tentu membawa sumbangsih positif bagi jalannya pemerintahan sekarang.

(Baca: Konsolidasi Politik Jokowi Diharapkan Tak Ancam Kebebasan Berekspresi)

"Pengelolaan bangsa besar ini tidak bisa dijalankan seorang diri oleh Presiden sekarang. Perlu sinergi dan harmoni dengan seluruh stakeholder bangsa, termasuk presiden terdahulu," kata Didik melalui pesan singkat, Selasa (15/11/2016).

Presiden Jokowi melakukan sejumlah kunjungan ke markas pasukan elite TNI dan Polri, organisasi massa Islam, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pengurus Pusat Muhammadiyah. Jokowi juga mengundang ormas Islam ke Istana Kepresidenan. 

Selain itu, Jokowi menghadiri acara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional. Kunjungan ini dilakukan Jokowi dalam sepekan terakhir. 

Kompas TV Jokowi Gencar Safari Politik, Ini Kata Wapres JK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com