Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Djan Curiga Ada Penggerak Penghadangan Kampanye Ahok-Djarot

Kompas.com - 15/11/2016, 15:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz, Triana Dewi Seroja, menduga penghadangan terhadap kampanye pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat sengaja digerakan. 

Dia menilai para penghadang itu bertidak atas satu komando. Triana yakin, mereka tak bergerak secara swadaya. 

Triana menegaskan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus segera mencari tahu mengenai pihak yang sengaja menggerakkan massa untuk menghadang kehadiran Ahok-Djarot.

Ia menilai hal ini sudah masuk pelanggaran dalam pilkada. "Kami minta Bawaslu untuk menindaklanjutinya. Segera ditindak jika ada yang melakukan penolakan," ucap Dewi di Kantor DPP PPP, Selasa (15/11/2016).

Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Djan, Sudarto mengatakan, partainya akan mengevaluasi strategi pemenangan pasangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI 2017.

Perubahan strategi ini menyusul kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok.

Sejak kasus ini mencuat ke publik, kerap muncul kelompok masyarakat yang menghadang kampanye Ahok-Djarot di sejumlah lokasi.

(Baca: Ini Langkah Polda Metro Cegah Terulangnya Penghadangan Kampanye)

"Evaluasi itu untuk program kerja. Strateginya, bagaimana kita menghindari penolakan. Hasil investigasi tim PPP, penolakan itu tidak murni. Artinya ada yang menggerakan itu. Makanya kita evaluasi," kata Sudarto.

Hal ini disampaikan Sudarto sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan Sekjen PPP Dimyati Natakusuma.

Dimyati sebelumnya menyebut partainya tengah mengevaluasi dukungan kepada Ahok-Djarot.

(Baca: PPP Djan Akan Evaluasi Dukungan, Ini Kata Tim Pemenangan Ahok-Djarot)

Namun menurut Sudarto, evaluasi yang dimaksud yakni bagaimana cara partainya berkampanye untuk memenangkan pasangan nomor urut dua tersebut, bukan untuk menarik dukungan.

"PPP sudah bulat mendukung Ahok-Djarot. Itu keputusan DPP dan merupakan hasil konsultasi dengan DPC. Calon ini mau ditetapkan tersangka atau tidak, ini (pencalonan) tak bisa diundurkan. Ahok-Djarot tetap calon," ucap Sudarto.

Kompas TV Timses Ahok-Djarot Laporkan Penghadangan Pada Bawaslu

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com