Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ledakan di Samarinda, Ketua Komisi I Pertanyakan Sistem Kerja BIN

Kompas.com - 14/11/2016, 06:39 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mempertanyakan sistem kerja yang dimiliki dan dijalankan Badan Intelijen Nasional (BIN).

Hal tersebut diutarakannya menyusul adanya pelemparan bom molotov di depan Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (13/11/2016) pagi.

Menurut Kharis, jika BIN memiliki sistem yang terstruktur dan kuat, pelemparan bom molotov tersebut akan dapat diantisipasi lebih awal sehingga tidak memakan korban.

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah ini berharap BIN dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat, sekaligus melakukan evaluasi internalnya.

"Saya harap setelah Pak Budi Gunawan selesai melakukan evaluasi dan pembenahan ke depan, agar permasalahan ini dapat diantisipasi lebih dini," kata Kharis melalui keterangan tertulis, Minggu.

Ia pun berencana memanggil BIN dalam rapat deengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR untuk menelusuri lebih lanjut terkait hal tersebut.

"Kami akan memanggil BIN untuk melakukan koordinasi terkait dengan adanya aksi bom. Ini mengapa bisa sampai terjadi," ujarnya.

Selain itu, Kharis juga meminta agar kepolisian segera melakukan penindakan hukum yang tegas, cepat dan lugas kepada pelaku pengeboman.

"Pengeboman gereja dan tempat ibadah mana pun sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan bernegara apalagi dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa," tutur politisi PKS itu.

Ledakan yang berasal dari aksi pelemparan molotov terjadi pada Minggu sekitar pukul 10.00 Wita. Sedikitnya empat orang yang merupakan anak-anak dan balita, terluka akibat ledakan itu.

(Baca: Empat Anak Balita Terluka akibat Pelemparan Bom Molotov di Samarinda)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Pol Agus Rianto mengungkapkan, pelaku pelemparan bom molotov di Gereja Oikumene, Sengkotek, Samarinda, Minggu (13/11/2016), pernah dipenjara dalam kasus terorisme.

(Baca: Pelempar Molotov di Gereja Samarinda Mantan Narapidana Kasus Terorisme)

Pelaku bernama Joh alias Jo bin Muhammad Aceng Kurnia (32). Joh yang merupakan warga Jalan Cipto Mangunkusumo, RT 4, Kelurahan Sengkotek, Samarinda Seberang, kini masih diperiksa di Mapolres Samarinda.

(Baca juga: Ini Penjelasan Polri soal Ledakan di Depan Gereja Oikumene Samarinda)

Kompas TV Jokowi: Usut Tuntas Kasus Ledakan di Samarinda
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com