Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Markas Kopassus, Jokowi Sebut Pasukan Cadangan Bisa Dia Kerahkan Saat Darurat

Kompas.com - 10/11/2016, 11:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Komando Pasukan Khusus (Kopassus) merupakan pasukan cadangan yang setiap saat dapat ia gerakkan jika negara dalam kondisi darurat.

"Di sini ada Sandi Yudha, Satuan Komando, dan Gultor. Ini merupakan pasukan cadangan yang dalam keadaan emergency, darurat, bisa saya gerakkan," ujar Jokowi usai memberikan pengarahan kepada prajurit Kopassus di Markas Kopassus, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (10/11/2016).

"Sebagai panglima tertinggi, lewat Panglima TNI, (dapat digerakkan) untuk keperluan-keperluan khusus," lanjut dia.

(Baca: "Komando", Teriak Prajurit Kopassus kepada Presiden Jokowi)

Meski demikian, Jokowi membantah bahwa kehadiran serta aktivitasnya itu dilatarbelakangi kondisi bahwa negara dalam keadaan darurat. Presiden hadir di tempat tersebut dalam rangka memperingati Hari Pahlawan.

"Enggak (dalam keadaan darurat). Ini kan Hari Pahlawan. Tadi kan saya bilang 'kalau' (keadaan darurat)," ujar Jokowi.

Presiden memberikan pengarahan kepada 1.720 personel Kopassus, mulai dari tingkat bintara hingga perwira.

(Baca: Saat Jokowi Diberi Penjelasan soal Mematikannya Alutsista Kopassus)

Sebelum memberikan pengarahan, Jokowi mendapat penjelasan soal mematikannya alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik Kopassus.

Usai memberikan pengarahan, Presiden menghampiri satu per satu prajurit untuk bersalaman.

Prajurit itu berteriak "komando" saat berjabat tangan dengan Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com