Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Demo 4 November, Jokowi Minta Masukan Pimpinan Ormas Islam

Kompas.com - 09/11/2016, 19:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin para pemimpin organisasi massa Islam memberikan masukan kepada dirinya terkait apa yang harus dilakukan dalam merespons aksi unjuk rasa 4 November 2016 lalu.

"Saya ingin meminta masukan kepada pimpinan organisasi Islam yang saat ini hadir pada sore hari ini, baik dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan yang kemarin (demonstrasi 4 November) maupun dalam rangka kebijakan pemerintah saat ini," ujar Jokowi saat menerima para pimpinan Ormas Islam, di Istana Merdeka, Rabu (9/11/2016).

Sebanyak 17 orang pimpinan ormas Islam yang hadir dalam pertemuan. Antara lain, Habib Nabil Al Musawa dari Majelis Rasulullah, Khofifah Indar Parawansa dari Muslimat NU, Anggia Emarini dari Fatayat NU, Mahfud MD dari KAHMI, Hamdan Zoelva dari Syarikat Islam dan Yaqut Qolil Qiumas dari GP Anshor.

Jokowi juga mengajak ulama, para habib dan ustaz pemimpin Ormas Islam untuk berkontribusi bagi kedamaian negeri.

"Saya mengajak kepada seluruh pimpinan organisasi massa Islam untuk mendinginkan suasana, membangun kedamaian serta mempererat tali persatuan, mempererat ukuwah kita. Sehingga ketegangan-ketegangan di masyarakat bisa kita redakan secepat-cepatnya," ujar Jokowi.

Aksi demonstrasi menuntut proses hukum atas Basuki Tjahaja Purnama dalam perkara dugaan penodaan agama di depan Istana itu disertai kerusuhan, usai unjuk rasa berakhir.

Tercatat, 21 kendaraan, baik milik TNI-Polri atau umum dirusak. Sebanyak 3 kendaraan di antaranya dibakar.

Sementara itu, demonstran yang mengalami luka berjumlah 250 orang. Sebanyak 100 orang di luar demonstran juga mengalami luka.

Adapun 100 orang itu terdiri dari 79 personel Polri (11 di antaranya dirawat inap), 15 masyarakat umum, 5 personel TNI dan 1 personel pemadam kebakaran.

Sejumlah politikus tampak hadir dalam unjuk rasa itu. Antara lain politikus PKS Fahri Hamzah, politikus Partai Gerindra Fadli Zon dan politikus PAN Amien Rais.

(Baca juga: Din Syamsuddin Minta Umat Islam Tak Terpancing Isu Menyesatkan Pasca-4 November)

 

Kemudian, pada Selasa dini hari, lima mahasiswa diciduk Polisi. Mereka diduga kuat menjadi provokator aksi rusuh itu. Polisi akan memulai mencari dalang aksi rusuh itu dari para mahasiswa itu.

(Baca juga: Tim Kuasa Hukum Sebut Penangkapan Kader HMI Tindakan Sewenang-wenang)

Kompas TV Presiden Ajak Pimpinan Ormas Dinginkan Suasana
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com