Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Jangan Desak Presiden Ungkap Aktor Politik di Balik Unjuk Rasa 4 November

Kompas.com - 09/11/2016, 13:12 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta kepada seluruh pihak tidak mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengungkap aktor politik dibalik kerusuhan pada unjuk rasa 4 November.

Menurut Wiranto, Presiden Jokowi sudah memiliki pertimbangan matang saat menyampaikan satu hal kepada masyarakat.

"Presiden itu sudah memiliki pertimbangan tertentu untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, tapi tidak usah dipaksa. Presiden itu jangan didesak. Presiden kan tugasnya juga banyak dan tanggung jawabnya besar," ujar Wiranto saat ditemui di gedung Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016).

Wiranto memastikan kepolisian akan memproses hukum siapapun yang terbukti menjadi aktor politik dan menyebabkan kerusuhan.

"Oleh karena itu pada saatnya ada proses hukum bagi siapapun yang melanggar hukum," ungkapnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menyebut ada aktor politik yang menyebabkan kerusuhan saat unjuk rasa pada 4 November 2016 lalu.

Aksi unjuk rasa yang menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok karena dianggap menista agama ini berjalan tertib hingga pukul 18.00.

Namun satu jam kemudian, kericuhan pecah. Sekelompok orang yang diduga pedemo bentrok dengan aparat.  

Tercatat, 21 kendaraan, baik milik TNI-Polri atau umum dirusak. Tiga kendaraan di antaranya dibakar.

Sejumlah pihak kemudian mendesak Jokowi mengungkap aktor politik yang disebut menunggangi kerusuhan. 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden menyebutkan nama atau pihak yang menjadi aktor politik kericuhan. 

(Baca: Fahri Hamzah Desak Presiden Sebut Aktor Politik Penyebab Kerusuhan)

Menurut Fahri, demonstrasi tersebut murni gerakan masyarakat yang menyatakan ketidakpuasan terhadap proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Desakan yang sama juga dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan. Menurutnya Informasi setengah-setengah yang diberikan Presiden, malah membuat banyak masyarakat dan tokoh politik bertanya-tanya.

(Baca: Demokrat: Berbahaya jika Jokowi Tak Klarifikasi Siapa Aktor Politik yang Dimaksud)

Syarief mengatakan hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan di antara tokoh politik partai dan berpotensi merusak persatuan.

Sementara Presiden Jokowi memastikan sosok aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) malam, akan diungkap. Aktor tersebut juga akan diusut melalui mekanisme hukum. (Baca: Jokowi Sebut Aktor Politik 4 November Akan Diungkap dan Diproses Hukum)

Kompas TV 5 Kader HMI Tersangka Insiden Aksi 4 November

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com