Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejar Buron Pindah Kewarganegaraan, Interpol Butuh Koordinasi Kemenlu

Kompas.com - 08/11/2016, 22:43 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Salah satu kesulitan mengekstradisi buron yang melarikan diri ke luar negeri adalah jika mereka telah menetap dan mengganti kewarganegaraan.

Jika sudah berganti kewarganegaraan, maka negara asal tak bisa lagi mengusiknya karena berbeda wilayah hukumnya.

Diketahui, sejumlah pelaku kejahatan Indonesia melarikan diri ke luar negeri dan menetap di sana.

Kepala Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri Brigjen Pol Johanis Asadoma mengatakan, butuh kerja sama dengan pemerintah negara tersebut, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, untuk menanganinya.

"Ketika tersangka jadi warga negara asing, maka itu ada kepentingan antarnegara," ujar Johanis dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Selasa (8/11/2016) malam.

Johanis mengatakan, meski ada red notice, Interpol tidak punya kewenangan untuk menangkapnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan hubungan bilateral pemerintah untuk bernegosiasi dan lobi.

Selama ini, dalam proses penangkapan dan ekstradisi buronan di luar negeri, Interpol selalu berkoordinasi dengan Kemenlu negara asal.

Namun, khusus buronan yang berganti kewarganegaraan, bukan sepenuhnya ranah Interpol lagi. Interpol, kata dia, tak lagi menjadi eksekutor tunggal di lapangan.

"Bagaimana itu bisa terealisasi? Tergantung komunikasi politik luar negeri kita dengan negara tersebut itu," kata Johanis.

Johanis mengatakan, proses ekstradisi ini tak sepenuhnya merupakan ranah hukum. Saat dua negara atu lebih saling berkaitan dalam kasus hukum, maka kebijakan politik luar negeri mulai berperan.

Dalam sidang umum Interpol ini, kata dia, memang tak dibahas bagaimana pemulangan buronan yang berpindah kewarganegaraan.

Namun, mereka bisa merumuskan strategi agar kerjasama penanggulangan kejahatan transnasional bisa diperkuat.

"Tetapi untuk yang sudah menyinggung pada politik luar negeri, maka itu selalu yang menjadi ujung tombak adalah Kemenlu. Bukan polisi atau Interpol lagi," kata Johanis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com