Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar Berharap Warga yang Tolak Ahok Utamakan Dialog

Kompas.com - 03/11/2016, 17:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA,KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Golkar Jerry Sambuaga mengaku prihatin dengan penolakan terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 2 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat berkampanye di Rawa Belong, Jakarta Barat.

Apalagi, aksi penolakan tersebut disertai dengan penganiayaan terhadap Ketua RT setempat.

“Seharusnya dalam berkampanye tidak boleh melakukan penganiayaan. Aksi penganiayaan sudah bertentangan dengan hukum dan undang-undang,” ujar Jerry, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/11/2016).

Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot ini, mengatakan, kejadian tersebut sudah masuk ranah hukum.

Dengan demikian, oknum yang melakukan penganiayaan harus diproses secara hukum.

Seharusnya, kata Jerry, aksi penolakan bisa dilakukan dengan cara yang arif, misalnya dialog.

“Biasakan dialog tanya jawab, apa yang ditolak kemudian bisa dijawab. Jadi ada interaksi sehat dua arah,” ujar Jerry.

Jerry mengatakan, kampanye Pilkada DKI secara damai sudah disetujui dan dideklarasikan oleh semua calon dan pendukung.

Oleh karena itu, semua pihak wajib menjunjung tinggi komitmen yang telah disepakati bersama.

“Ini sekaligus merupakan tantangan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam Pilkada DKI yaitu dengan ikut serta  mewujudkan dan mendukung kampanye yang damai dan tertib tanpa ada kekerasan dalam bentuk apapun,” papar dia.

Sebelumnya, Ahok hanya sekitar 15 menit blusukan menyapa warga di Rawa Belong, Jakarta Barat, Rabu (2/11/2016).

Sekelompok warga menolak kedatangan Ahok. Mereka berteriak dan membawa spanduk penolakan.

Mereka juga sempat mengejar Ahok sebelum diamankan oleh personel kepolisian.

Ahok beserta rombongan dievakuasi menggunakan Mikrolet M24 ke Mapolsek Kebon Jeruk.

Ketua RT 01 RW 07, Dayat, mengaku dipukuli sekelompok warga yang menolak kedatangan Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com