JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mempertanyakan pihak yang mempermasalahkan rencana demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, pada 4 November 2016 mendatang.
Aksi ini merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang diduga bermuatan penistaan agama.
Menurut Prabowo, aksi demonstrasi ini wajar karena Polri dinilainya tak mendengar aspirasi rakyat.
"Jadi, kenapa yang dipermasalahkan demonstran? Ya kalau lembaga politik pemerintahan dirasakan oleh rakyat tidak bisa mendengar aspirasi rakyat, ya rakyat akan turun ke jalan," kata Prabowo di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2016).
(Baca: Ini Harapan Prabowo kepada Mereka yang Akan Unjuk Rasa 4 November)
Prabowo menilai, dalam menyikapi polemik pernyataan Ahok, pemerintah belum sepenuhnya mendengar aspirasi rakyat yang merasa terusik.
"Parlemen ada, tetapi kadang-kadang parlemen tidak didengar. Kadang-kadang, Anda tahu sendirilah," tutur Prabowo.
Hal senada disampaikan Presiden PKS Sohibul Iman.
Ia mengatakan, hak menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar demonstrasi dilakukan secara damai tanpa mengganggu hak konstitusional warga negara lainnya.
Sohibul juga berharap agar penegak hukum bijak menghadapi demonstrasi ini agar bisa meminimalisasi gejolak.
"Silakan Anda ambil hak Anda, tetapi jangan melanggar hukum dan konstitusi. Kami sepakat jaga ketertiban dan jangan sampai ada (aksi) anarkistis," kata Sohibul.