Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Pemilik Kapal Berbohong, Menteri Susi Ingin Verifikasi Ukuran Kapal Dikebut

Kompas.com - 21/10/2016, 13:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, sekitar 80 persen kapal penangkap ikan di Indonesia belum melakukan verifikasi ukuran.

"Sampai saat ini baru 2.600-an kapal yang sudah ukur ulang. Kami perkirakan di luar sana masih ada 10.000, minimal 8.000 kapal yang belum ukur ulang," ujar Susi dalam acara diskusi pencapaian dua tahun pemerintahan di Kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Program pengukuran ulang ini dimulai pada 2015. Program itu didasarkan pada fakta bahwa banyak kapal penangkap ikan yang berbohong soal ukuran kapal di dalam dokumen resmi.

(baca: Cerita Susi Benahi Laut Indonesia...)

Misalnya, kapal berkapasitas 100 GT hanya tertulis 30 GT. Hal ini berimbas pada jumlah penerimaan pajak dari sektor kelautan dan perikanan.

Sebab, tidak seluruh hasil tangkapan kapal tidak tercatat dan dikenakan pajak.

(baca: Menteri Susi Akui Pajak Perikanan dan Kelautan Belum Digarap Serius)

Untuk ke depan, KKP akan mendorong sinergitas dengan Kementerian Perhubungan soal percepatan pengukuran kapal.

"Diharapkan kalau ada semacam Samsat bersama, KKP, Kemenhub, di mana ukur ulang kapal ikan dilakukan KKP dengan diperbantukan tenaga ahli dari kemenhub, ini mempercepat kapal-kapal segera jalan," ujar Susi.

Dengan demikian, pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan juga sesuai dengan data yang sebenarnua, bukan hasil manipulasi.

Kompas TV Menteri Susi: Kalo Lewat Sambil Curi, Ya Tidak Boleh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com