JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto menyebut, Presiden Joko Widodo tersandera dalam hal penyelesaian kasus HAM masa lalu.
Secara khusus penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada 2004 silam.
"Nampaknya pemerintahan Jokowi tersandera. Sebab di dalam dokumen TPF (Tim Pencari fakta) Munir, diduga melibatkan oknum BIN yang notabene juga orang-orang di sekeliling Jokowi," ujar Ardi di Kantor Imparsial, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).
Selama ada orang-orang yang diduga terlibat di dalam pembunuhan Munir di sekeliling Jokowi, pemerintahan ini akan sulit menyelesaikan perkara itu dengan komprehensif.
(Baca: Suciwati Desak Jokowi Ungkap Laporan TPF Pembunuhan Munir)
Oleh sebab itu, Ardi merasa, situasi demikian adalah ujian bagi kepemimpinan Jokowi.
"Ini akan menjadi ujian bagi pemerintahan Pak Jokowi bahwa apakah dia ini betul-betul berani? (menuntaskan kasus pembunuhan Munir)," ujar Ardi.
Apalagi, di dalam berbagai kesempatan, Jokowi secara tegas mengungkapkan akan menyelesaikan perkara Munir.
(Baca: Pemerintah Pastikan Berkomitmen untuk Tuntaskan Kasus Munir)
Salah satunya setelah Komisi Informasi Publik (KIP) mengeluarkan putusan bahwa pemerintah harus mengumumkan dokumen TPF kasus Munir.
"Kita lihat apakah janji ini tinggal janji saja, atau benar-benar ingin diselesaikan," ujar Ardi.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
