Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suciwati Desak Jokowi Ungkap Laporan TPF Pembunuhan Munir

Kompas.com - 19/10/2016, 13:00 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri mendiang aktivis HAM Munir Said Thalib, Suciwati, mengultimatum Presiden Joko Widodo terkait respons pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 025/IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

Dalam putusan tersebut KIP menyatakan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Munir adalah informasi yang harus diumumkan kepada masyarakat.

Namun, Suciwati justru menilai, pasca putusan KIP, pemerintah lalai dan cenderung melempar tanggung jawab.

(Baca: Pemerintah Pastikan Berkomitmen untuk Tuntaskan Kasus Munir)

Kementerian Sekretariat Negara mengaku tidak memiliki dokumen laporan TPF. Padahal, kata Suciwati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi menerima dokumen itu pada 24 Juni 2005.

 

"Saya menyesalkan sekaligus memberikan ultimatum agar Presiden Jokowi menghentikan pembelaan diri dan melempar tanggung jawab atas kelalaian pemerintah dalam menyimpan dokumen TPF Munir," ujar Suciwati saat memberikan keterangan di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras), Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).

Suciwati menganggap respons tersebut menunjukkan kepanikan pihak Istana bahwa mereka tidak bisa mengumumkan dokumen TPF Munir karena tidak menyimpannya.

Pemerintah, kata Suciwati, malah membela diri dengan mengatakan bahwa dokumen TPF Munir seharusnya disimpan oleh mantan Presiden SBY.

Selain itu, dia juga menyatakan kekecewaannya karena Presiden Jokowi belum mengeluarkan langkah konkret untuk menindaklanjuti keputusan KIP.

Menurut Suciwati, seharusnya Presiden Jokowi berani untuk bilang bahwa dokumen tersebut akan diumumkan kepada publik, bukan dengan memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mencari dokumen TPF.

(Baca: Setara Nilai SBY Bertanggung Jawab atas Hilangnya Dokumen TPF Munir)

"Perintah Jokowi kepada Jaksa Agung untuk menemukan dokumen TPF tidak menjawab persoalan. Mereka tidak ada hubungannya," kata Suciwati.

Suciwati pun menuturkan, kelalaian dan ketidakpatuhan pemerintah telah merugikan dirinya. Selama 12 tahun, Suciwati masih bertanya-tanya siapa pembunuh Munir sebenarnya.

"Selama 12 tahun terjadi ketidakpastian hukum karena tidak adanya tindak lanjut yang memadai dalam mengusut konspirasi kematian Munir. Siapa pun presidennya saya akan tagih terus siapa yang membunuh suami saya," ungkapnya.

Kompas TV Kemana Hilangnya Dokumen TPF Munir?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Nasional
Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Nasional
Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Sampai 6 Bulan Lagi Lho

Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Sampai 6 Bulan Lagi Lho

Nasional
Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Nasional
Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Nasional
Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Nasional
Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

Nasional
Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Nasional
Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

Nasional
Sita Mobil Mercedes-Benz Terkait Kasus TPPU SYL, KPK: Kepemilikannya Dipindahtangankan

Sita Mobil Mercedes-Benz Terkait Kasus TPPU SYL, KPK: Kepemilikannya Dipindahtangankan

Nasional
Prabowo Ajak Gibran Bertemu Presiden MBZ

Prabowo Ajak Gibran Bertemu Presiden MBZ

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com