Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Serupiah Pun Akan Saya Urus kalau Pungli!

Kompas.com - 18/10/2016, 09:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, kehadirannya di Kementerian Perhubungan saat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan kepolisian beberapa waktu lalu, jangan dilihat dari nilai uang suapnya.

Pernyataannya ini merespons berbagai kalangan yang menilai langkah yang dilakukan Jokowi terlalu berlebihan.

Presiden dianggap tak perlu turun ke lapangan untuk mengurusi pungutan liar dengan nominal berjumlah kecil.

"Bukan masalah uangnya," ujar Jokowi, dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (17/10/2016) malam.

"Jangan selalu mengaitkan dengan, oh Presiden mengurusi yang kecil-kecil. Tidak. Semuanya pasti akan saya urus, serupiah pun akan saya urus kalau masalah pungli," lanjut dia.

Jika perlu, kata Jokowi, dia berniat turun langsung ke kantor kelurahan, Badan Pertanahan Negara (BPN), dan Samsat Polri.

(Baca: Ini Modus Pungli Oknum Polisi yang Harus Diwaspadai)

Jokowi ingin memantau apakah masih ada pungli, sekecil apapun, di loket-loket pelayanan publik tersebut.

"Meski kecil-kecil, hanya Rp 10.000, Rp 50.000, tapi menjengkelkan dan meresahkan masyarakat. Saya akan datangi kalau memang di situ ada indikasi yang tidak baik," ujar Jokowi.

Lagipula, anggapan bahwa nilai pungutan liar yang kecil dinilainya tidak sepenuhnya benar.

Bisa jadi, aksi pungutan liar di sejumlah kantor pemerintahan yang telah berlangsung puluhan tahun sudah mencapai puluhan triliun besarnya.

"Hitungannya memang kecil. Hanya Rp 10.000, Rp 50.000 Rp 100.000, Rp 1 juta. Tapi hampir di semua kantor itu ada. Di pelabuhan ada, di rumah sakit ada, di jalan raya juga ada. Kalau mau dihitung dari Sabang sampai Merauke, ya bisa puluhan triliun," ujar Jokowi.

Jokowi juga telah membentuk 'Saber Pungli' alias Sapu Bersih Pungutan Liar yang dikomandoi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Jokowi menegaskan, tim itu akan konsisten dalam melaksanakan operasi pemberantasan pungli di penjuru Indonesia.

"Harus ada konsistensi. Jangan sampai hanya anget-anget tai ayam. Sekali lagi harus ada konsistensi," ujar Jokowi.

Masa tuga Tim Saber Pungli tidak dibatasi.

Jokowi menyebut, tindakan pungli sudah mengakar dan sulit diberantas sehingga diharapkan konsistensi tim akan perlahan-lahan menyelesaikan hal itu.

Ke depan, seiring dengan tim Saber Pungli bekerja, pemerintah akan menyempurnakan perangkat teknologi yang bakal digunakan sebagai basis seluruh pelayanan publik di penjuru Tanah Air.

"Ini kan eranya IT, mestinya semuanya harus berbasis pada IT. Yang online, yang tidak mengharuskan orang berhadap-hadapan, yang harus membayar melalui banking system, saya kira arahnya ke sana semuanya," ujar Jokowi.

Kompas TV Pemerintah Akan Bentuk Tim Berantas Pungli
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com